”Musuh terbesar produk Indonesia bukanlah barang impor, melainkan logistik itu sendiri.”
MERGER BUMN logistik yang ditargetkan pemerintah rampung pada semester pertama 2026, pada dasarnya, merupakan respons terhadap dua problem struktural: fragmentasi kelembagaan dan rendahnya efisiensi biaya logistik nasional yang masih 23–24 persen terhadap PDB, jauh di atas negara-negara maju yang berada di kisaran 8–12 persen.
Dalam lanskap demikian, keberadaan sejumlah entitas BUMN logistik dengan mandat yang tumpang tindih (transportasi, pergudangan, distribusi, last-mile delivery) menciptakan duplikasi aset, inefisiensi operasional, dan lemahnya koordinasi jaringan.
Adapun tujuh perusahaan yang terlibat dalam aksi korporasi merger itu meliputi Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics
Merger diposisikan sebagai solusi untuk membangun integrated logistics ecosystem, sebuah entitas besar dengan skala ekonomi yang mampu menurunkan biaya, meningkatkan utilisasi aset, serta memperkuat daya saing nasional di tengah ketidakpastian global (disrupsi rantai pasok, geopolitik, dan volatilitas perdagangan).
Namun, pertanyaan kuncinya bukan sekadar ”apakah merger perlu”, melainkan apakah merger benar-benar menghasilkan efisiensi nyata atau justru menciptakan konglomerasi birokratis yang kurang adaptif terhadap situasi dan kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian?
Kinerja BUMN logistik yang kini dimerger mencerminkan paradoks klasik sektor publik. Yakni, di satu sisi memegang mandat strategis dalam menopang distribusi nasional. Di sisi lain masih dibayangi fragmentasi operasional dan efisiensi yang belum optimal.
Beberapa entitas bisnis seperti Pos Indonesia, Pelni, hingga sejumlah operator logistik pelabuhan dan pergudangan berjalan dalam ekosistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Duplikasi rute distribusi, kapasitas gudang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta disparitas kualitas layanan antarwilayah, di samping memicu pemborosan, juga membentuk ekosistem inefisiensi yang multiplikatif.
Dalam konteks itu, biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan cermin dari persoalan tata kelola dan koordinasi antar-BUMN itu sendiri.
Di tingkat operasional, sebagian BUMN logistik menghadapi tekanan ganda, yaitu tuntutan komersialisasi di satu sisi dan beban penugasan pelayanan publik di sisi lain. Model bisnis yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap disrupsi digital, terutama dalam integrasi end-to-end supply chain, membuat mereka tertinggal dari pemain swasta yang lebih lincah dalam arsitektur bisnis berbasis teknologi.
Sementara itu, investasi pada sistem logistik modern seperti real-time tracking, warehouse automation, dan data-driven routing masih berjalan parsial dan tidak terkoordinasi antar-entitas. Akibatnya, potensi sinergi yang seharusnya muncul dari jaringan BUMN justru tereduksi oleh sekat-sekat hierarki institusional yang kaku.
Dalam lanskap yang lebih luas, kondisi tersebut diperparah oleh dinamika eksternal: volatilitas harga energi, gangguan rantai pasok global, serta meningkatnya ekspektasi terhadap kecepatan dan keandalan distribusi di era ekonomi digital. BUMN logistik dituntut tidak hanya menjadi operator domestik, tetapi juga bertindak sebagai pemain yang mampu berkompetisi dalam jaringan regional bahkan global.
Namun, tanpa konsolidasi strategis, kapasitas untuk melakukan ekspansi dan efisiensi struktural akan tetap terbatas. Di titik itulah gagasan merger mencuat, bukan sekadar sebagai opsi kebijakan, melainkan sebagai upaya korektif terhadap struktur industri logistik nasional yang selama ini berjalan dalam keadaan terfragmentasi.
Merger memungkinkan konsolidasi aset: pelabuhan, armada, gudang, hingga sistem distribusi. Dalam perspektif ekonomi industri, skema itu menciptakan economies of scale yang ditandai dengan penurunan biaya rata-rata dan economies of scope yang berciri integrasi layanan (end-to-end logistics).