Studi empiris oleh McKinsey (2019) menunjukkan bahwa konsolidasi sektor logistik dapat menurunkan biaya operasional hingga 15–25 persen jika integrasi berjalan optimal dan efisien.
Entitas bisnis yang besar secara generik umumnya memiliki bargaining power lebih tinggi terhadap mitra internasional dan kapasitas investasi teknologi (AI logistics, tracking system, digital freight).
Itu relevan dalam konteks global supply chain yang kian terkonsolidasi. Indonesia memiliki banyak infrastruktur logistik yang under-utilized. Pendekatan merger memungkinkan terbangunnya rantai redistribusi arus barang, peningkatan load factor, dan pengurangan empty backhaul.
Menurut Henry Mintzberg, sebuah organisasi besar yang bermula dari proses merger cenderung berisiko mengalami birokratisasi dan inefisiensi, yang ditandai dengan ciri-ciri rigiditas struktural, lambat dalam pengambilan keputusan, dan over-centralization. Itu berbahaya dalam sektor logistik yang membutuhkan kecepatan respons tinggi.
Akan tetapi, beberapa asumsi yang selama ini dianut secara implisit dalam kebijakan perlu diuji secara kritis. Di antaranya, asumsi ”skala” selaras dengan terciptanya efisiensi. Premis yang demikian tidak selalu benar.
Skala besar berpotensi menghasilkan economies of scale, tetapi juga berisiko mengalami diseconomies of scale jika kompleksitas organisasi meningkat. Kemudian, integrasi otomatis meningkatkan koordinasi.
Faktanya, integrasi formal tidak selalu berbanding lurus dengan integrasi operasional. Banyak merger hyang gagal karena masalah budaya organisasi dan sistem IT yang tidak kompatibel. Terakhir, BUMN sebagai entitas publik lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian.
Stabilitas politik tidak selalu berarti fleksibilitas bisnis. Dalam industri logistik yang sangat dinamis, kecepatan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah pesat merupakan aspek yang sangat menentukan.
Tidak mengejutkan bahwa merger yang telah dibangun gagal mewujudkan kinerja yang lebih baik akan membawa konsekuensi: kerugian akan diserap negara dan menciptakan contingent liabilities yang justru menambah tekanan dalam APBN.
Lantas, tebersit pertanyaan kritis, apakah merger akomodatif terhadap ketidakpastian? Jawabannya, bersyarat. Merger akan berjalan efektif jika tercipta integrasi digital yang berjalan baik, governance yang kuat dan transparan, serta otonomi bisnis yang jauh dari intervensi politik.
Sebaliknya, jika merger yang tercipta hanya menghasilkan ekosistem bisnis yang bersifat administratif, minimnya restrukturisasi proses bisnis, dan kuatnya dominasi birokrasi dibandingkan dengan profesionalisme yang berorientasi pasar, target economies of scale dari merger tersebut akan jauh panggang dari api.
Menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif tidak berasal dari ukuran, tetapi terbentuk dari adanya keselarasan antara strategi dan aktivitas operasional. Tanpa itu, merger hanya menciptakan organisasi yang besar tapi rapuh dan inefisien.
Pelajaran dari Negara Maju
Di negara maju disajikan fakta bahwa merger BUMN bukan sekadar instrumen konsolidasi, melainkan bagian dari desain ulang struktur industri untuk menghadapi siklus krisis. Kasus Tiongkok melalui pembentukan COSCO Shipping pada 2016 merupakan ilustrasi paling eksplisit.
Merger antara dua raksasa pelayaran (COSCO dan China Shipping) dilakukan dalam konteks overcapacity industri pelayaran global dan tekanan penurunan tarif freight di tengah ketatnya persaingan bisnis shipping.
Pemerintah Tiongkok tidak hanya menggabungkan entitas, tetapi juga merestrukturisasi portofolio bisnis dan memperluas jaringan global melalui akuisisi pelabuhan strategis dalam jaringan rantai pasok. Hasilnya adalah terciptanya salah satu raksasa pelayaran dunia dengan armada lebih dari 400 kapal dengan penetrasi global yang signifikan.