“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” katanya.
BACA JUGA:Bank Jakarta Resmikan KCP Kebayoran Park Berkonsep Modern, Perkuat Transformasi Layanan Nasabah
BACA JUGA:Menyambut Nakhoda Baru Bank Indonesia
Asbanda juga mendorong penempatan dana pemerintah pada BPD diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif. Dana tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai tambahan likuiditas, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Di sisi lain, Asbanda mengakui penguatan BPD tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dan regulator. BPD juga dituntut meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar bank, pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.
BACA JUGA:Cara Negosiasi Utang Perbankan dan Keluar dari Beban Finansial Usaha Ala SyaREA
Transformasi digital, penguatan cybersecurity, tata kelola, manajemen risiko, serta peningkatan CASA dari masyarakat dan dunia usaha juga dinilai menjadi pekerjaan rumah.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi secara sehat,” tegas Agus.
Dengan aset menembus Rp1.000 triliun dan jaringan yang mengakar di berbagai daerah, Asbanda mendorong BPD naik kelas menjadi Regional Development Bank yang sehat, digital, dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut,” pungkasnya. (*)