LPS Dorong BPR Perkuat Kredit Berkualitas dan Tata Kelola

MALANG, HARIAN DISWAY — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memperkuat kualitas kredit, tata kelola, dan manajemen risiko. Penguatan tersebut dinilai penting agar BPR/BPRS tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global.

Hal itu mengemuka dalam Rural Bank Dialogue 2026 yang digelar Kantor Perwakilan LPS II Surabaya di Malang, Jawa Timur, Selasa, 29 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 260 direksi BPR/BPRS di Jawa Timur.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya Bambang S. Hidayat mengatakan, tata kelola menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan bank. Berdasarkan studi LPS terhadap 71 bank yang telah dilikuidasi, mayoritas kegagalan bank di Indonesia maupun Jawa Timur berkaitan dengan persoalan tata kelola.

BACA JUGA:LPS Edukasi 2 Ribu Mahasiswa Baru UIN Malang

Diskusi menyoroti hubungan antara intermediasi BPR dan pertumbuhan ekonomi daerah.-LPS-

“Mayoritas kegagalan bank dikarenakan permasalahan pada tata kelola,” kata Bambang.

LPS berkontribusi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BPR/BPRS melalui berbagai program pengembangan. Materinya antara lain manajemen risiko, penanganan hak tagih, digitalisasi sertifikat fidusia, serta pengembangan keahlian lainnya.

Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Gaffari Ramadhan mengatakan perekonomian Indonesia masih memiliki fundamental yang cukup baik meski menghadapi tekanan eksternal.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen, sedangkan Jawa Timur tumbuh 5,72 persen. Namun, tekanan harga minyak global, likuiditas, nilai tukar, potensi dampak El Nino, serta kebijakan suku bunga global masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

BACA JUGA:LPS Salurkan 125 Paket Sembako dan 20 APAR untuk Warga Desa Adat Sade

BACA JUGA:LPS Jamin 99,9 Persen Rekening Nasabah, Kepercayaan Perbankan Dijaga

Gaffari mengatakan peluang pertumbuhan tetap terbuka apabila diikuti respons kebijakan yang tepat. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk percepatan digitalisasi layanan, digitalisasi bantuan sosial, dan digitalisasi UMKM.

Dari sisi industri, BPR/BPRS menghadapi tantangan berupa risiko kredit, permodalan, persaingan, tata kelola, dan pengawasan. Hal tersebut dibahas dalam panel Strengthening Rural Banking: Evidence, Challenges, and Future Directions for BPR/BPRS yang menghadirkan akademisi Universitas Sebelas Maret dan Universitas Brawijaya bersama LPS.

Salah satu pembahasan menyoroti hubungan antara intermediasi BPR dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) juga disebut berkaitan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi regional.

Sumber: