PENETAPAN desil pada dasarnya merupakan langkah yang rasional dalam tata kelola administrasi negara modern. Pemerintah membutuhkan basis data untuk menentukan siapa yang paling berhak memperoleh bantuan ekonomi, subsidi, hingga berbagai bantalan sosial lainnya. Namun, masalah pelik muncul ketika angka statistik bertemu dengan kehidupan nyata.
Di atas kertas seseorang dapat ditempatkan pada desil yang relatif ”mampu”, tetapi di lapangan ia mungkin sedang kesulitan untuk membayar kontrakan, memenuhi kebutuhan dapur, membiayai sekolah anak, atau menghadapi pendapatan yang tidak menentu. Sebaliknya, seseorang yang tergolong sangat mampu telanjur diklasifikasikan sebagai warga kurang mampu.
Di sinilah keresahan masyarakat perlu dibaca secara serius. Persoalannya bukan apakah desil diperlukan, melainkan apakah angka desil cukup representatif menggambarkan kompleksitas kemiskinan. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memang dirancang sebagai basis pemutakhiran data sosial-ekonomi dan penyaluran bantuan.
BPS menyatakan bahwa DTSEN Volume 2 tahun 2026 mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu, dengan pemutakhiran data demografi dan verifikasi lapangan. BPS juga melaporkan penurunan inclusion error menjadi sekitar 0,06 persen.
BACA JUGA:Memastikan Desil Benar-Benar Akurat dan Adil: Diskusi DTSEN dan Kemiskinan di BAKN DPR RI
BACA JUGA:Desil dan Janji Kesejahteraan
Namun, statistik kemiskinan dan desil kesejahteraan sebenarnya menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Statistik kemiskinan berusaha mengukur berapa banyak penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada suatu periode.
Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, dengan garis kemiskinan Rp669.235 per kapita per bulan. Sementara itu, desil merupakan instrumen ”targeting”: ia mengurutkan rumah tangga berdasarkan indikator kesejahteraan relatif untuk membantu menentukan prioritas kebijakan.
Karena itu, seseorang yang tidak tergolong miskin secara statistik belum tentu hidup dalam kondisi ekonomi yang aman. Itulah titik lemah yang sering luput dari perdebatan publik.
Kemiskinan yang Bergerak
Pendapatan bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Konsep capability approach Amartya Sen, misalnya, mengingatkan bahwa kesejahteraan harus dilihat dari kemampuan seseorang menjalani kehidupan secara layak, bukan semata-mata dari jumlah uang yang dimiliki.
BACA JUGA:Data Desil Banyak yang Tak Sesuai, BPS Diminta Perbaiki Data Desil dalam 2 Pekan
BACA JUGA:Ketika Angka Desil Membabi Buta, Hak Pendidikan Anak Dipertaruhkan
Pendapatan bersifat dinamis. Seorang pedagang memperoleh Rp5 juta bulan ini dan hanya Rp2 juta bulan berikutnya. Buruh lepas dapat bekerja penuh selama beberapa minggu, lalu mendadak kehilangan pekerjaan.
Keluarga yang secara statistik terlihat ”mampu” dapat jatuh ke dalam kerentanan hanya karena satu kejadian: PHK, sakit, kenaikan harga pangan, bencana, atau kehilangan pencari nafkah. Karena itu, penggunaan desil mempunyai dasar ekonomi yang kuat, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai acuan absolut.