Memastikan Desil Benar-Benar Akurat dan Adil: Diskusi DTSEN dan Kemiskinan di BAKN DPR RI

MENYIKAPI polemik yang muncul sehubungan dengan pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), DPR RI mengundang tiga narasumber dari Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada di acara rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Acara digelar di Ruang Rapat BAKN DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 3, Senin, 14 September 2026.

Saya, Bagong Suyanto, dari FISIP, Universitas Airlangga; Turro Selrits Wongkaren dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI; dan Wisnu Setiadi Nugroho dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM, diundang sebagai narasumber untuk mendiskusikan ”Pemanfaatan DTSEN dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah agar Tepat Sasaran, Terintegrasi, dan Transparan”. 

Belakangan ini DTSEN ramai menjadi perbincangan publik karena data yang dihasilkan dan penempatan masyarakat dalam peringkat desil dinilai banyak biasnya. Seorang anggota dewan, misalnya, dilaporkan justru terdata dalam desil 4, sedangkan warga yang secara ekonomi miskin justru masuk desil 9 atau 10 yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan bantuan sosial dari program pemerintah. 

BACA JUGA:Desil dan Janji Kesejahteraan

BACA JUGA:Ketika Angka Desil Membabi Buta, Hak Pendidikan Anak Dipertaruhkan

Desil 9 dan 10 adalah tempat seseorang dikategorikan sangat mapan secara ekonomi sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. 

Polemik tentang Desil

Dengan melakukan pendataan dan penempatan masyarakat dalam desil 1 hingga 10, pemerintah memang menjadi lebih mudah menentukan siapa saja warga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dan siapa yang tidak berhak. 

Mulai penentuan UKT kuliah anak, penerimaan subsidi energi, hingga hak menerima bantuan sosial (bansos), semuanya kini digantungkan pada satu data: mereka berada di desil berapa? Di atas kertas, pemerintah tidak perlu lagi bersusah payah melakukan verifikasi. Sebab, siapa saja warga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sudah disediakan BPS melalui DTSEN. 

Namun, ternyata di balik berbagai penyederhanaan dan kategori desil dari angka 1 hingga 10, ada problem sistemik yang pelik. Di berbagai daerah, kita kerap mendengar jeritan warga yang secara kasatmata tidak mampu, tetapi justru mereka dikeluarkan dari daftar masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial karena terdata di desil atas. 

Sebaliknya, ada warga yang memiliki rumah gedongan dengan mobil terparkir di halaman yang justru tercatat sebagai warga yang berhak menerima subsidi karena masuk desil bawah. Mengapa karut-marut itu terjadi?

Dalam rapat yang digelar BAKN DPR RI, telah dibahas bahwa yang dimaksud desil sesungguhnya adalah metode membagi populasi data menjadi sepuluh bagian berdasarkan peringkat kesejahteraan. Desil 1 dan 2, misalnya, mewakili penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah (paling miskin). 

Mereka adalah target utama dari program penanggulangan kemikisnan yang digulirkan pemerintah. Sementara itu, desil 10 mewakili kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi (paling atau superkaya). 

Dalam konteks basis data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), penentuan posisi desil seseorang didasarkan pada agregasi berbagai variabel multidimensi. 

Sumber: