DPRD Gresik Upayakan Sinergi untuk Pemutakhiran Data DTSEN: Padukan Data Statistik dan Kondisi Riil

Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Gresik. Pemutakhiran data secara faktual dinilai penting agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, puluhan ribu warga masih belum memiliki klasifikasi desil dalam sistem pendataan nasional tersebut.

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Gresik Mujid Riduan mengatakan, persoalan data kesejahteraan tidak bisa hanya diselesaikan melalui pemrosesan statistik. Pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian data dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 168.909 keluarga atau 530.455 jiwa di Kabupaten Gresik yang masuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah.

Di sisi lain, masih terdapat persoalan warga yang belum terklasifikasi dalam sistem desil. Dalam hearing antara pimpinan DPRD, Komisi IV, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada pertengahan September 2026, tercatat sedikitnya 67.908 data warga belum memiliki status desil. Sementara itu, laporan Dinas Sosial Kabupaten Gresik hingga akhir Agustus 2026 mencatat sekitar 44.691 warga belum terklasifikasi dalam sistem pemeringkatan kesejahteraan nasional.

BACA JUGA:Bangun Talenta Lokal, Syahrul Munir Gagas Ketua DPRD Gresik Cup 2026: Hadirkan Kompetisi yang Terarah

BACA JUGA:DPRD Gresik Kawal Pembangunan Jalan Poros Desa: Dorong Pemerataan Ekonomi Warga

DPRD juga menerima sejumlah aduan mengenai perubahan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Ada masyarakat berpenghasilan rendah yang justru masuk kategori Desil 6 hingga Desil 10. Salah satunya seorang ibu tunggal yang masih tinggal menumpang dan berpenghasilan rendah, tetapi tercatat dalam Desil 6.

Perubahan klasifikasi tersebut berdampak langsung terhadap akses masyarakat pada program bantuan sosial maupun bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Mujid menilai, persoalan itu membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait. Verifikasi dan validasi faktual harus menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data.

DPRD mendorong Dinas Sosial bersama pemerintah desa dan kelurahan lebih proaktif melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat. Data statistik dari pusat perlu dilengkapi dengan informasi aktual dari lapangan. Dengan begitu, warga yang memang membutuhkan dapat memperoleh klasifikasi kesejahteraan sesuai kondisi sebenarnya.

KONDISI RIIL warga Gresik haris diselaraskan dengan data kependudukan digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani hak-haknya.-Moch Sahirol Layeli-

Optimalisasi aplikasi pendataan kemiskinan daerah GresikSoya juga menjadi salah satu langkah yang didorong Komisi IV DPRD Gresik. Aplikasi tersebut diharapkan menjadi instrumen pembanding untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi ketidaksesuaian data sekaligus memperkuat sinkronisasi dengan DTSEN.

Upaya pembaruan data tersebut kini mendapat dukungan melalui kebijakan Perlinsos Digital. Portal perlindungan sosial itu diluncurkan secara nasional pada 10 November 2026. Melalui sistem tersebut, masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 4 dapat melakukan pendaftaran maupun daftar ulang secara mandiri untuk mengakses bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pendaftaran dilakukan dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Mekanisme ini membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memastikan data dirinya tercatat dalam sistem perlindungan sosial.

Sumber: