Pemerintah mempunyai kewenangan. Perguruan tinggi mempunyai pengetahuan. Dunia usaha mempunyai sumber daya. Media mempunyai jaringan komunikasi. Komunitas memiliki pengetahuan lokal. Warga mempunyai solidaritas. Ketangguhan muncul ketika semua kekuatan itu bergerak menuju tujuan yang sama.
Komunikasi dan Penyelamatan
Kolaborasi tidak akan bekerja tanpa komunikasi. Dalam bencana, komunikasi bukan urusan tambahan setelah evakuasi dan distribusi bantuan dilakukan. Komunikasi justru merupakan bagian dari operasi penyelamatan.
Manajemen komunikasi risiko bekerja sebelum, saat, dan setelah bencana. Sebelum bencana, warga perlu memahami risiko di lingkungannya, mengenali jalur evakuasi, titik kumpul, tanda bahaya, dan nomor darurat.
Dalam kasus karhutla, masyarakat perlu mengetahui bahaya api, risiko asap, cara melaporkan titik kebakaran, dan kelompok mana yang harus mendapat perlindungan lebih dahulu.
Saat bencana terjadi, komunikasi berfungsi mengurangi ketidakpastian. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sedang terjadi, wilayah mana yang harus dihindari, kapan harus mengungsi, ke mana harus bergerak, serta dari mana informasi resmi diperoleh.
Sesudah bencana, komunikasi tetap diperlukan untuk pemulihan, evaluasi, dan pembelajaran bersama. Alurnya komunikasi menyelamatkan itu sederhana. Risiko harus diterjemahkan menjadi informasi. Informasi harus melahirkan pemahaman. Pemahaman membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan kemudian mendorong tindakan.
Di era digital, tantangannya makin besar. Pemerintah tidak hanya berlomba dengan waktu, tetapi juga dengan grup WhatsApp, TikTok, Instagram, X, dan jejaring komunikasi warga.
Satu foto dapat menyebar sebelum lembaga resmi memberikan keterangan. Foto lama dapat digunakan kembali. Video dari tempat lain dapat dianggap sebagai peristiwa terbaru.
Karena itu, komunikasi digital pemerintah tidak cukup menjadi etalase kegiatan. Ia perlu menjadi ruang informasi, klarifikasi, pelaporan, dan koordinasi. Dalam keadaan darurat, informasi yang benar dan datang tepat waktu adalah bentuk pertolongan.
Solidaritas sebagai Kapasitas Sosial
Masyarakat mempunyai kemampuan yang sering kali tidak dimiliki birokrasi. Komunitas lokal mengetahui medan. Tetangga mengetahui siapa yang tinggal sendirian. Pemuda kampung mengetahui rumah lansia atau penyandang disabilitas. Orang pertama yang menolong korban bencana karena itu tidak selalu datang dengan seragam.
Pendekatan seperti itu juga terlihat dalam praktik kebencanaan di berbagai negara. Jepang mengenal pentingnya self-help, mutual help, dan public help: kemampuan melindungi diri, saling membantu di tingkat komunitas, serta dukungan publik oleh negara.
Di Christchurch, Selandia Baru, gempa 2010 melahirkan Student Volunteer Army. Gerakan yang bermula dari jejaring mahasiswa itu kemudian mengorganisasi lebih dari 2.500 sukarelawan dalam dua minggu pertama dan kembali bergerak setelah gempa besar 2011.
Pelajarannya bukan bahwa warga dapat menggantikan negara. Justru sebaliknya, solidaritas adalah kapasitas sosial yang akan jauh lebih kuat bila bertemu dengan institusi publik yang mampu mengarahkan, menghubungkan, dan memfasilitasi.
Prinsip yang sama terlihat dengan menempatkan negara memiliki peran utama dalam pengurangan risiko bencana, tetapi pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah lokal, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya.