“Apakah Anda pancasilais?” Pertanyaan ini mampir ke meja refleksi kita hari ini. Jika jawabannya harus hitam-putih antara ya atau tidak, saya memilih ya.
Namun, pilihan itu langsung menuntut bukti: apakah kelakuan sehari-hari sudah segaris dengan ucapan? Mengaku pancasilais di atas kertas jelas gampang. Urusan menjadi rumit saat kita diuji untuk tetap adil ketika kantong sendiri terganggu, menjaga lisan saat emosi memuncak, atau membuang jauh-jauh keuntungan yang didapat dari jalur curang. Di situlah ujian aslinya.
Mari bayangkan jika pertanyaan tadi diajukan dengan nada mengancam. Jawab ya berarti selamat dan dicap warga negara yang baik; jawab tidak berarti langsung dicurigai sebagai musuh negara.
Kalau sudah begitu, kita harus berhenti sejenak dan berpikir. Apa sebenarnya yang mau dicari? Keyakinan yang tulus, tabiat asli, atau cuma kepatuhan formal demi cari aman? Dalam kondisi tertekan, kata “ya” sering kali cuma jadi tameng penyelamat diri.
Lalu, bagaimana kalau ada yang berani menjawab tidak? Jangan terburu-buru memberi cap buruk atau melempar stigma negatif. Ada baiknya kita kuliti dulu alasannya.
Bisa jadi, jawaban tidak itu muncul karena dia muak melihat kemunafikan orang-orang yang gemar menjual nama Pancasila demi kepentingan pribadi. Atau, bisa juga karena dia memang belum paham maknanya, atau punya argumen mendalam yang butuh ruang debat sehat. Dialog yang blak-blakan justru membuka jalan untuk mengurai benang kusut di kepala kita masing-masing.
BACA JUGA:Geladak Nirawak di Alur Kepulauan: Menakar Arah Baru Strategi dan Diplomasi Maritim Indonesia
BACA JUGA:Cek Fakta Tulisan 'Gus Kikin': Lima Data yang Perlu Diluruskan
Menegakkan Pancasila sebagai fondasi hidup bernegara harus lewat jalur konkret: keteladanan, pendidikan, dan ruang diskusi. Menilai kadar ideologi seseorang tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak tindakannya.
Ada orang yang hafal luar kepala lima sila, tapi hobi merendahkan martabat sesama manusia. Di sisi lain, ada warga yang jarang mengumbar istilah pancasilais, tapi ringan tangan membantu tetangga tanpa pernah urusan apa agamanya. Klise verbal di bibir baru petunjuk awal, belum bisa jadi jaminan mutu.
Maka dari itu, momentum upacara 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila jangan berhenti sebagai ritual tahunan belaka.
Upacara penting untuk merawat ingatan sejarah, itu betul. Namun setelah sirine bubar berbunyi, kita wajib bertanya pada diri sendiri: apakah nilai-nilai itu ikut menuntun jemari kita saat mengambil keputusan? Apakah Pancasila hadir saat kita membagi proyek, menggunakan jabatan, menerima kritik pedas, atau saat berhadapan dengan orang yang beda haluan?
Praktik pancasilais itu sebenarnya remeh-temeh tapi subtansial. Mulai dari menghormati hak ibadah pemeluk agama lain, menahan diri untuk tidak merundung sesama, hingga menjaga tali persaudaraan meski beda pilihan politik di TPS.
BACA JUGA:Blue Fire Tidak Lagi Wajib di Kawah Ijen
BACA JUGA:Retorika Ketahanan Pangan dan Sunyinya Suara Petani di Akar Rumput
Sebelum mengetok palu kebijakan, suara orang-orang kecil yang bakal terkena dampaknya wajib didengarkan terlebih dahulu. Keadilan pelayanan juga harus merata, tanpa memandang tebal tipisnya dompet, tinggi rendahnya pangkat, atau faktor kedekatan keluarga.