Kesenjangan serupa terjadi pada sumber daya manusia. Untuk level operator, ketersediaan tenaga kerja memadai. Untuk teknisi bersertifikat pada tingkat keterampilan rendah, menengah, maupun tinggi, tenaga kerja domestik belum tersedia. Akibatnya, tenaga kerja asing didatangkan. Dengan demikian, dua hal diimpor sekaligus, yakni bahan baku penolong dan tenaga kerja.
Struktur ketenagakerjaan menjelaskan kondisi ini. Sekitar 53 persen tenaga kerja Jawa Timur berpendidikan SMP ke bawah dan sekitar 75 persen berpendidikan SMA ke bawah. Tenaga kerja terampil hanya sekitar 15 persen.
Rendahnya kualitas tenaga kerja tercermin pada produktivitas. Sebuah studi menunjukkan total faktor produktivitas Indonesia pada 2020 hingga 2025 turun 0,5 persen. Pada periode yang sama, Vietnam mencatat kenaikan 0,7 persen, Malaysia 1 persen, Thailand di atas 1 persen, dan Tiongkok hampir 2 persen. Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara tersebut.
Kemampuan matematika siswa usia 15 tahun yang masih tertinggal dari rata-rata negara maju turut berperan. Matematika merupakan dasar bagi fisika, kimia, dan teknologi yang menuntut presisi tinggi, seperti peleburan logam dan kendaraan listrik. Lemahnya fondasi ini membuat perusahaan harus menyelenggarakan pelatihan sendiri, bahkan mendatangkan pelatih dari luar negeri. Biaya meningkat dan ketergantungan pada tenaga asing bertambah.
Standar Rantai Pasok Global
Ketersediaan pemasok lokal belum menjamin keterserapan. Perusahaan multinasional mensyaratkan sertifikasi mutu seperti ISO, keamanan pangan, dan halal. Volume pasokan harus konsisten, sebab pemasok yang menjanjikan 100 unit tetapi mengirim 50 pada satu waktu dan 80 pada waktu lain tidak dapat diandalkan. Ketepatan waktu pengiriman dan kapasitas kirim harian juga dinilai.
Syarat ketertelusuran kini semakin penting. Udang harus dapat ditelusuri hingga tambak asalnya, hasil laut hingga kapal penangkapnya, dan komoditas pertanian hingga lahannya, dengan sertifikasi yang menyertainya. Bagi usaha kecil menengah, pemenuhan standar ini memerlukan pendampingan yang sistematis.
Prioritas Kebijakan
Hambatan yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi tiga: struktural, kelembagaan, dan kapabilitas. Kelembagaan merupakan yang paling mendesak dan paling mungkin diselesaikan lebih awal karena bergantung pada kemauan politik, bukan pada investasi besar. Aspek ini mencakup birokrasi, mentalitas aparatur, konsistensi kebijakan, dan kemudahan berusaha. Dukungan pimpinan umumnya diikuti oleh jajaran di bawahnya.
Perizinan menjadi contoh paling nyata. Izin prinsip bagi investor semestinya selesai dalam tiga hari, bukan berlarut-larut hingga sebulan.
Hambatan struktural dan kapabilitas memerlukan waktu lebih panjang. Mengubah ekspor berbasis komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi produk bernilai tambah tinggi membutuhkan investasi dan teknologi. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan memerlukan dukungan pemerintah yang konsisten dalam jangka panjang.
Meski demikian, langkah awal dapat dimulai segera. Pelatihan perlu berbasis kebutuhan industri. Sekolah menengah kejuruan, sekolah vokasi, dan politeknik dapat dirancang dengan kurikulum yang mengikuti kebutuhan pasar di kawasan industri seperti Gresik dan SIER, dengan porsi praktik yang memadai dan sertifikasi kompetensi bagi lulusannya.
Pusat pelatihan di kawasan industri dapat dibiayai bersama oleh pemerintah daerah dan investor. Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan atau sekolah vokasi dapat diberi insentif, misalnya pengurangan pajak atas biaya pelatihan, atau keringanan pajak daerah seperti PBB.
Diversifikasi Ekspor dan Ekosistem Pemasok
Perekonomian Jawa Timur tumbuh kuat, tetapi perdagangan luar negerinya lemah. Produk yang diekspor kurang beragam, demikian pula negara tujuannya. Karena didominasi komoditas, harga mengikuti pasar internasional. Ketika harga turun, nilai ekspor ikut turun. Semakin ke hilir suatu produk, semakin besar kemampuan menentukan harga sendiri.
Perjanjian perdagangan bebas yang telah dirundingkan pemerintah pusat perlu dimanfaatkan lebih optimal oleh pemerintah provinsi sebagai pelaksana. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya penggunaan surat keterangan asal (Certificate of Origin), yang mencerminkan semakin banyak pelaku usaha menikmati fasilitas perjanjian tersebut.