ADA SATU capaian pembangunan Indonesia yang layak mendapat apresiasi. Dalam satu dekade terakhir, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi juga makin memperoleh ruang untuk menentukan masa depan ekonominya sendiri.
Dana desa telah memperbaiki infrastruktur, memperluas akses pelayanan dasar, dan membuka peluang tumbuhnya berbagai kelembagaan ekonomi lokal. Jumlah desa mandiri pun meningkat signifikan. Berdasarkan data indeks desa membangun, dari 831 desa pada 2019, jumlahnya mencapai 17.203 desa pada 2024. Pada 2025, sebanyak 20.502 desa tercatat mandiri berdasar instrumen indeks desa yang baru.
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dari desa bukan sekadar jargon. Ada kemajuan yang nyata.
Namun, kemajuan selalu membawa tantangan baru. Setelah berhasil memperluas akses pembangunan, pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa desa benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara mandiri.
BACA JUGA:Ketika Desa Menjadi Kekuatan Pasar: Koperasi Desa Merah Putih dan Reformasi Struktur Pasar Nasional
BACA JUGA:Rahasia Cuan Desa: KDMP Bangkitkan UMKM Pariwisata
Dengan kata lain, Indonesia sedang memasuki fase penting: dari membangun desa menuju membangun kemampuan desa.
Kemajuan yang Belum Sepenuhnya Merata
Pembacaan terhadap perkembangan sekitar 75 ribu desa sepanjang 2019–2025 memperlihatkan fenomena menarik yang dapat disebut two-speed villages, yaitu desa yang berkembang dalam dua kecepatan berbeda.
Sebanyak 66,4 persen desa yang berstatus maju pada 2019 berhasil mencapai status mandiri pada 2024. Sebaliknya, 44,2 persen desa yang tergolong sangat tertinggal masih berada dalam kategori yang sama setelah lima tahun.
Temuan itu tidak mengurangi arti keberhasilan pembangunan desa. Justru memberikan pesan bahwa kemajuan yang telah dicapai perlu dilanjutkan dengan strategi yang kian tepat sasaran.
Desa memiliki kapasitas awal yang berbeda. Ada yang sudah terhubung dengan pasar, memiliki sumber daya manusia yang kuat, dan didukung kelembagaan ekonomi yang relatif matang. Ada pula yang masih menghadapi persoalan geografis, keterbatasan tenaga pengelola, dan minimnya aktivitas ekonomi produktif.
BACA JUGA:Circular Economy: Dari Cascara Menuju Desa Sejahtera
BACA JUGA:Desa Wisata Kita: Megah di Data, Merana di Lapangan
Karena itu, kebijakan yang seragam belum tentu menghasilkan dampak yang merata.