Pendekatan itu tidak harus menghasilkan program baru atau menambah beban anggaran. Yang diperlukan adalah penajaman sasaran, integrasi program, dan penguatan kualitas implementasi.
Program Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan pengembangan BUMDes, misalnya, memiliki peluang untuk saling memperkuat.
Koperasi dapat mengonsolidasikan produk lokal, BUMDes mengembangkan usaha sesuai keunggulan desa, sementara kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis dapat membuka peluang pasar bagi produsen setempat, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan kapasitas pasokan.
Dengan desain yang tepat, program nasional tidak hanya menghasilkan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi di tingkat desa.
Mengukur Kemandirian yang Sesungguhnya
Tahap berikutnya adalah memperkuat cara kita mengukur keberhasilan pembangunan desa.
Peningkatan status tetap penting sebagai instrumen evaluasi. Namun, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan pengukuran yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan usaha produktif, keberlanjutan BUMDes dan koperasi, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai transaksi ekonomi lokal perlu memperoleh perhatian lebih besar.
Ukuran tersebut akan membantu pemerintah membedakan desa yang berhasil memperbaiki fasilitas dengan desa yang telah mampu menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan.
Lebih jauh, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun ekosistem pembelajaran bersama. Desa yang telah berhasil dapat menjadi mitra bagi desa lain dalam pengembangan model bisnis, tata kelola, dan jejaring pasar.
Pada titik itu, pembangunan desa bukan lagi sekadar persoalan alokasi anggaran, melainkan juga proses membangun kemampuan kolektif.
Semangat ekonomi Pancasila memperoleh makna yang lebih substantif ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang menciptakan dan menikmati nilai ekonomi.
Indonesia telah memiliki fondasi yang makin kuat untuk melanjutkan transformasi desa. Infrastruktur telah berkembang, kelembagaan ekonomi makin luas, dan perhatian pemerintah terhadap perdesaan terus meningkat.
Tantangan berikutnya tidak hanya mengulang apa yang sudah berhasil, tetapi juga meningkatkan kualitas dampaknya.
Jika pada dekade pertama dana desa berhasil memperluas akses pembangunan, dekade kedua harus menjadi era penguatan kapabilitas dan produktivitas ekonomi desa.
Sebab, pada akhirnya, desa yang benar-benar mandiri bukan hanya desa yang berhasil meningkatkan statusnya, melainkan juga desa yang mampu menggerakkan ekonomi, menciptakan kesempatan bagi warganya, dan mempertahankan kesejahteraan secara berkelanjutan. (*)