Ulul Albab.--
Ada yang lebih memalukan daripada seseorang mengenakan jas almamater yang bukan miliknya. Yaitu ketika simbol intelektualitas dipinjam, identitas mahasiswa dipalsukan, dan kehadiran orang-orang dibayar untuk menciptakan kesan seolah-olah sebuah gagasan mendapat dukungan generasi muda.
Itulah ironi yang muncul dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2026. Acara yang diselenggarakan Polda Metro Jaya itu semestinya menjadi panggung untuk merayakan idealisme anak muda. Namun, belakangan justru menjadi sorotan karena sejumlah peserta diketahui bukan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi yang almamaternya mereka kenakan.
Bayu Setiadi, yang mengenakan almamater Universitas Dian Nusantara, mengakui dirinya bukan mahasiswa kampus tersebut dan mengaku dibayar untuk menghadiri acara. Ia juga menyatakan almamater itu diberikan oleh pihak lain. Sari, yang mengenakan jaket berlogo lama BSI/UBSI, juga mengklarifikasi bahwa dirinya bukan mahasiswa aktif kampus tersebut.
Polda Metro Jaya kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyatakan kritik publik akan menjadi bahan evaluasi. Raffi Ahmad dan Willie Salim, yang hadir dalam kegiatan itu, dijelaskan kepolisian sebagai tamu undangan. Raffi sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul.
Tetapi, apakah persoalan ini selesai dengan permintaan maaf dan klarifikasi beberapa orang?
Tentu tidak.
Kita justru harus bertanya lebih jauh: siapa yang merekrut peserta? Siapa yang membayar? Dari mana atribut perguruan tinggi diperoleh? Siapa yang memeriksa identitas peserta? Dan yang paling penting, untuk kepentingan apa sebuah deklarasi mahasiswa diselenggarakan dengan mekanisme yang memungkinkan orang bukan mahasiswa tampil seolah-olah mewakili dunia kampus?
Mahasiswa Bukan Properti Untuk Menghias Panggung Kekuasaan
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa bukan sekedar kelompok usia muda yang mengenakan jaket kampus. Mereka memiliki tradisi panjang sebagai kekuatan moral, intelektual, dan pengawas kekuasaan. Mereka boleh mendukung pemerintah, tetapi juga memiliki hak untuk mengkritiknya. Mereka boleh tampil dalam acara kenegaraan, tetapi tidak boleh kehilangan kemerdekaan berpikir hanya karena berada di dekat pejabat.
Justru karena itulah identitas mahasiswa memiliki nilai simbolik yang besar. Almamater bukan kostum untuk membangun dukungan. Tapi almamater membawa nama lembaga pendidikan, tradisi keilmuan, dan kehormatan akademik. Memakainya tanpa hak berarti mencatut sesuatu yang bukan miliknya.
Namun, persoalan menjadi jauh lebih serius apabila praktik semacam itu dilakukan secara terorganisasi. Jika orang dibayar untuk hadir, diberi atribut tertentu, kemudian ditampilkan sebagai mahasiswa, publik berhak mempertanyakan apakah sedang terjadi rekayasa representasi. Seolah-olah ada dukungan luas dari kalangan kampus, padahal keaslian identitas dan partisipasinya justru dipersoalkan.
BACA JUGA:Siapa Bayu Setiadi? Viral Pakai Almamater Undira saat Deklarasi Sumpah Pemuda, Akui Dibayar