“Sarana dan prasarana kita memang masih banyak yang kurang, di antaranya sepatu khusus, APD tahan panas, hingga selang pemadam. Banyak juga yang kondisinya sudah rusak. Baju APD saat ini belum ideal satu orang dapat satu setel, sehingga sebagian personel terpaksa memakainya secara bergantian,” ungkap Sulyono.
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, tambahan sekitar Rp500 juta disetujui untuk pengadaan APD dan perlengkapan penunjang keselamatan. Alokasi ini menjadi bagian penting dari penguatan layanan karena petugas berhadapan langsung dengan panas, asap, material berbahaya, dan risiko bangunan atau permukaan yang tidak stabil.
Keselamatan personel kembali menjadi perhatian setelah seorang petugas Damkarla mengalami luka bakar saat menangani kebakaran limbah plastik di Desa Sooko, Kecamatan Wringinanom. Laporan Radar Gresik pada 26 Oktober 2026 menyebut petugas itu terperosok ke area yang menyimpan bara api di bawah material. Insiden tersebut memperlihatkan risiko yang dihadapi petugas meski api di permukaan telah atau sedang ditangani.
Publikasi resmi Damkar Gresik juga memperlihatkan tingginya beban layanan. Dalam rekapitulasi 1–27 Agustus 2026, dinas mencatat 96 kejadian kebakaran dan 86 operasi penyelamatan pada bulan tersebut. Secara kumulatif, jumlah penanganan mencapai 1.120 kejadian hingga 27 Agustus, sedangkan total sepanjang 2025 tercatat 1.311 kejadian.
Data tersebut menegaskan bahwa kebutuhan Damkar tidak terbatas pada pemadaman api. Petugas juga menangani penyelamatan nonkebakaran, seperti evakuasi hewan dan penanganan sarang tawon. Karena itu, perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan ragam tugas, jumlah personel, peralatan khusus, serta distribusi pos berdasarkan risiko dan jarak layanan.
Informasi kegiatan dan layanan Damkar dipublikasikan melalui situs resmi dinas dan akun Instagram Damkar Gresik. Kanal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi pencegahan, informasi layanan darurat, dan laporan kegiatan kepada masyarakat. Data berkala juga penting sebagai bahan evaluasi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan prioritas.
DPRD turut mendorong penguatan relawan kebakaran di tingkat kecamatan dan desa. Relawan dapat membantu penanganan awal sambil menunggu armada tiba, asalkan mendapat pembekalan dan peralatan yang sesuai. Pemerintah daerah juga perlu memperbanyak titik pasokan air, termasuk sumur penampungan dan tandon, agar proses pemadaman tidak terkendala suplai air.
Terobosan anggaran pada akhirnya harus diukur dari hasil di lapangan. Penambahan dana perlu diterjemahkan menjadi perlengkapan yang siap digunakan, pos yang menjangkau lebih banyak wilayah, personel yang terlindungi, dan waktu tanggap yang semakin singkat. Dengan begitu, penguatan Damkar tidak berhenti pada angka dalam dokumen anggaran, tetapi terasa langsung ketika warga menghadapi keadaan darurat. (*)