INI kali pertama saya mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas NU Blitar. Bukan sebagai wisudawan. Melainkan sebagai ketua Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU –semacam ketua yayasan– di universitas tersebut. Rektornya Prof M. Mukri.
Sehari sebelumnya, saya menghadiri pertemuan LPTNU (Lembaga Perguruan Tinggi NU) di UNU Jogja. Yang kampusnya megah itu. Di jalan ring road barat. Gedung 9 lantai dengan interior mewah. Tak kalah mewah dengan perguruan tinggi milik Muhammadiyah di sini.
Pertemuan itu diikuti seluruh rektor dan ketua BPP se-Indonesia. Agendanya adalah perpisahan pengurus LPTNU yang lama. Sebab, ketuanya, Prof Ainun Naim, kini menjadi bendahara umum PBNU, sedangkan Sekretaris Faishal Aminudin jadi ketua PBNU.
Dari dua acara itu, saya menangkap ada gairah baru di lingkungan ormas Islam terbesar di Indonesia. Gairah untuk terus mendorong agar reputasi perguruan tinggi milik NU terus berkembang. Bukan hanya pesantren yang selama ini menjadi basisnya.
BACA JUGA:Wajah NU
BACA JUGA:NU Bukan Nahdlatul Umara
Itu juga tampak dalam struktur kepengurusan yang baru. Di PBNU, ada wakil ketua umum yang khusus membidangi modal manusia, pendidikan, dan kesehatan. Dipimpin tokoh NU dari Sumatera Barat Prof Ganefri. Buya yang punya pengalaman banyak memimpin perguruan tinggi negeri.
Juga, ada ketua PBNU yang khusus menangani perguruan tinggi. Namanya Prof Kacung Marijan. Guru besar FISIP Unair yang juga pernah menjadi direktur jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat Prof Mohamad Nuh menjadi menteri. Ada juga Lembaga Perguruan Tinggi NU (LPTNU).
”Dalam kepengurusan sekarang memang ada pembagian tugas yang jelas antar-wakil ketua umum. Sehingga masing-masing bisa lebih fokus dalam menangani agenda-agenda besar NU,” kata Ganefri di sela-sela wisuda sarjana UNU Blitar.
Soal perguruan tinggi NU, mantan rektor Universitas Negeri Padang (UNP) dan ketua PWNU Sumatera Barat itu mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya, soal kualitas. Disebutkan, dari 43 perguruan tinggi di bawah NU, baru 3 yang terakreditasi unggul.
BACA JUGA:Rumah Besar NU
BACA JUGA:Mikrolet NU
Memang berbeda antara mengelola pesantren dan perguruan tinggi. Apalagi, perguruan tinggi umum. Ada standar kelembagaan yang harus mengikuti sistem pendidikan tinggi nasional. Dengan demikian, diperlukan pula standar tata kelola organisasi modern.
Tapi, dengan adanya ledakan santri yang sekolah umum –di luar pesantren– sejak tahun 1980-an, masalah tersebut pasti bisa diatasi. Tinggal bagaimana organisasi Islam itu bisa memanfaatkan mereka. Untuk pengembangan perguruan tinggi NU yang mulai tumbuh bak jamur di berbagai daerah itu.
Persoalannya kemudian, mampukah NU mengelola perguruan tingginya bersaing dengan perguruan tinggi umum lainnya? Akankah perguruan tinggi NU kelak menjadi sumber baru kepemimpinan nahdliyin ke depan? Kalau iya, bagaimana menggabungkan kekuatan NU pesantren dan NU kampus?