Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa semua pejabat dari pemerintahan terdahulu bermasalah. Banyak di antara mereka mungkin profesional, berintegritas, dan memang layak dipertahankan. Tetapi, jabatan publik tidak boleh menjadi tempat membayar utang budi politik. Ukurannya harus kompetensi, integritas, kinerja, dan loyalitas konstitusional.
Seorang presiden tidak cukup hanya memiliki kewenangan formal. Ia harus benar-benar memegang kendali atas pemerintahan yang dipimpinnya. Jangan sampai keputusan Presiden harus berhadapan dengan jaringan pengaruh informal yang memiliki kepentingan sendiri. Jangan sampai para pejabat lebih sibuk membaca kehendak tokoh di luar pemerintahan daripada menjalankan mandat Presiden.
Mengapa demikian? Karena, birokrasi yang memiliki dua arah loyalitas adalah birokrasi yang rentan. Ia mungkin tampak solid dari luar, tetapi menyimpan ketidakpastian di dalam. Dalam situasi tertentu, ketidakpastian itu dapat berkembang menjadi konflik kewenangan, sabotase kebijakan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan.
Jangan Hanya Menebalkan Pasukan
Jika perkara tiga jenderal itu kelak terbukti mengungkap penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi negara, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan penindakan terhadap para tersangka. Kita harus berani memeriksa sistem yang memungkinkan penyimpangan semacam itu terjadi.
Apakah mekanisme pengawasan berjalan? Apakah jabatan strategis telah diisi berdasarkan pertimbangan profesional? Apakah ada jaringan kepentingan yang terlalu kuat sehingga mampu bekerja di luar kendali institusi? Dan yang paling penting, apakah Presiden memperoleh informasi yang benar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pemerintahannya sendiri?
Karena itu, yang dibutuhkan Presiden sekarang bukan hanya konsolidasi keamanan, melainkan konsolidasi kekuasaan yang sehat. Evaluasi jabatan strategis, pemeriksaan konflik kepentingan, penertiban akses informal terhadap keputusan negara, dan penguatan meritokrasi harus menjadi agenda serius.
Bukan pembersihan berdasarkan dendam politik. Bukan pula pergantian orang semata-mata karena mereka pernah bekerja pada pemerintahan sebelumnya. Yang harus dibersihkan adalah praktik loyalitas ganda, patronase, dan penggunaan jabatan publik untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan di luar mandat pemerintahan sekarang.
Saatnya Presiden Mengambil Kendali Penuh
Barangkali inilah saatnya Presiden Prabowo melakukan koreksi besar. Tidak ada salahnya mengakui bahwa peringatan yang dahulu terdengar terlalu dini ternyata menyimpan persoalan yang patut diperhatikan. Seorang pemimpin tidak harus selalu benar sejak awal. Tetapi, ia harus memiliki keberanian untuk mengoreksi keputusan ketika keadaan menunjukkan adanya masalah.
Rakyat tidak memilih seorang presiden untuk sekedar meneruskan hubungan baik dengan pendahulunya. Rakyat memberikan mandat agar ia memimpin, menentukan arah, mengendalikan pemerintahan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan negara.
Presiden boleh berterima kasih kepada siapa pun yang pernah membantunya. Namun, jangan sampai rasa terima kasih itu membuatnya ragu mengambil keputusan yang diperlukan bagi kepentingan bangsa. Sebab, ketika seseorang telah menjadi Presiden, utang politik pribadi tidak boleh mengalahkan kewajiban konstitusional.
Jika hari ini kekhawatiran tentang matahari kembar semakin terasa relevan, jangan biarkan persoalan itu berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Presiden harus memastikan tidak ada pusat kekuasaan lain yang bekerja di balik pemerintahan. Tidak boleh ada pejabat yang merasa memiliki dua atasan. Tidak boleh ada jaringan masa lalu yang memperoleh keistimewaan hanya karena pernah berjasa dalam perjalanan politik seseorang. (*)