Jangan Tunggu Viral
Kasus SDN Semolowaru IV seharusnya bahan koreksi bagi tata kelola pendidikan Surabaya. Pemerintah perlu membuktikan bahwa persoalan itu tidak sekadar berujung pada inspeksi sesaat, teguran kepada pejabat atau janji pembenahan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem agar masalah serupa ditemukan dan diselesaikan sebelum menjadi keluhan publik.
Tuntutan kepada Pemkot Surabaya harus jelas. Pertama, segera verifikasi kondisi SDN Semolowaru IV dan umumkan jadwal penyelesaian kebutuhan fasilitasnya. Kedua, lakukan audit sarana dan prasarana seluruh SD dan SMP negeri. Ketiga, buka peta kebutuhan dan perkembangan perbaikan sekolah secara berkala.
Keempat, pastikan anggaran 2027 memprioritaskan sekolah berdasarkan tingkat urgensi, disertai jadwal dan penanggung jawab yang jelas. Kelima, evaluasi mekanisme pengajuan dan pengadaan agar kebutuhan sekolah tidak kembali tertahan berbulan-bulan tanpa kepastian.
Pemerintah juga harus membangun sistem peringatan dini. Sekolah yang mengalami kelebihan kapasitas ruang kelas, kerusakan fasilitas, atau kekurangan sarana dasar harus teridentifikasi sebelum persoalannya menjadi sorotan media. Pelayanan publik yang baik semestinya bekerja berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan viralitas.
Langkah tersebut bukan tuntutan berlebihan. Itu bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar. Anak-anak tidak boleh menanggung akibat dari lambatnya koordinasi, lemahnya pendataan atau prosedur administrasi yang tidak efektif.
Ukuran keberhasilan bukan berapa banyaknya rapat, serapan anggaran atau banyaknya pejabat turun ke lapangan. Ukurannya ialah apakah masalah terselesaikan dan siswa merasakan perbaikan.
Pemkot Surabaya tidak cukup dituntut bergerak setelah masalah menjadi berita. Pemerintah harus membuktikan bahwa sistemnya mampu bekerja sebelum masalah terjadi. Target pembenahan 2027 harus disertai data terbuka, jadwal yang jelas, anggaran tepat sasaran dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.
Jangan sampai anak-anak harus belajar lesehan agar pemerintah menyadari kekurangan fasilitas sekolahnya. Jangan sampai sekolah harus menunggu sorotan media agar kebutuhannya diproses.
Kualitas pendidikan Surabaya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingginya indeks fasilitas. Ukuran sesungguhnya adalah keseriusan pemerintah menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Sebab, kualitas pendidikan sebuah kota tidak tecermin hanya dari sekolah terbaiknya, tetapi juga dari keseriusannya memperbaiki sekolah yang paling membutuhkan. (*)
*) Imam Syafi’i adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya.