Kasus Indonesia memiliki sensitivitas yang berbeda. Jika Merkel diduga disadap kekuatan asing, Prabowo justru disebut menjadi sasaran aparat dari institusi domestik.
Dalam peradigma perilaku organisasi, perkara itu menjadi ujian bagi ethical leadership dan organizational governance.
Loyalitas kepada pimpinan tidak boleh melampaui konstitusi dan hukum. Sebaliknya, dalih loyalitas kepada negara juga tidak dapat dijadikan karpet merah untuk membenarkan tindakan ilegal.
Bahaya yang lebih subtil adalah normalisasi penyalahgunaan kewenangan. Ketika pengumpulan informasi tanpa prosedur dianggap wajar atas nama kepentingan institusi, batas antara intelijen profesional dan pengawasan politik menjadi makin kabur.
Lambat laun, penyimpangan tidak lagi terasa sebagai pelanggaran, tetapi sekadar kebiasaan kantor yang kebetulan memiliki perangkat canggih.
Konsep psychological safety dari Amy Edmondson, profesor ilmu politik Universitas Harvard, relevan dalam konteks ini.
Organisasi sehat harus mampu menyediakan ruang bagi anggota untuk menyampaikan kritik, kekhawatiran, dan penyimpangan tanpa takut mendapat hukuman. Justru, pengawasan independen dan pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari kekuatan institusional.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi ujian serius bagi tata kelola kekuasaan Indonesia. Ancaman negara tidak selalu datang dari kapal perang asing, rudal, atau persaingan ekonomi global.
Terkadang, ancaman justru tumbuh dari dalam bilik rumah sendiri, mengenakan seragam, dan memegang kunci ruang rahasia.
Sebab, jika ring satu berubah menjadi ring sadap, yang terancam bukan hanya privasi presiden. Yang terancam adalah kepercayaan, konstitusi, dan kedaulatan negara. Dan, dalam urusan seperti ini, ”ngeri-ngeri sadap” jelas bukan sesuatu yang sedap, bukan? (*)