Kasus Penyadapan Prabowo, Yusril: Ada Tujuan Melumpuhkan Pemerintahan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.--Istimewa
JAKARTA, HARIAN DISWAY - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kasus dugaan penyadapan itu kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Penyidik Polri masih mendalami hal tersebut.
Yusril menjelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan.
Menurutnya, hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata Yusril seperti dikutip Antara, Kamis, 19 November 2026.
BACA JUGA:Yusril Sebut Upaya Gibran Ajukan PK soal Ijazah Tak Berguna, Putusan MK dan MA Sudah Final
Yusril mengatakan perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” kata Yusril.
Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyampaikan penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.
Yusril menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut.
BACA JUGA:Yusril Sebut Prabowo Mengetahui Dugaan Penyadapan dari Laporan Kapolri Suyudi
Menurutnya, kasus itu merupakan kejadian luar biasa, karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Terpisah, Bareskrim Polri mengungkap alasan belum ditetapkannya tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana makar kepada Presiden Prabowo Subianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: