UU Perampasan Aset Setengah Hati, Aset Gelap Masih Bisa Lolos
Penyerahan draf UU Perampasan Aset oleh Ketua Komisi III Habiburokhman kepada Ketua DPR RI Puan Maharani saat pengesahan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.-Dok. DPR RI-
JAKARTA, HARIAN DISWAY - Palunya sudah diketok di Senayan, Kamis, 19 November 2026. Ya, DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah 18 tahun terkatung-katung.
Sekilas, ini memang terdengar seperti kabar gembira. Negara punya instrumen hukum untuk mengejar, memblokir, dan menyita kekayaan haram para koruptor.
Bahkan, undang-undang tersebut mengamanatkan lahirnya dua lembaga baru: badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan aset.
Namun, euforia itu langsung diiringi tanda tanya besar. Alih-alih disambut tepuk tangan meriah, pengesahan justru ramai mendatangkan kritik.
BACA JUGA:Inilah Ruang Lingkup UU Perampasan Aset
BACA JUGA:ICW: Ini RUU Perampasan Aset yang Palsu
Sebab, ketertutupan proses pembahasan memicu kecurigaan bahwa beleid tersebut belum sepenuhnya berpihak pada pemberantasan korupsi.
Draf rancangan undang-undang sulit diakses publik hingga menjelang palu diketok. Ruang partisipasi masyarakat tak terbuka lebar.
Situasi itulah yang mendorong pegiat antikorupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), melayangkan aduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tepat di hari pengesahan.
Senada, Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai naskah yang dibawa ke rapat paripurna justru mengebiri instrumen pemulihan kerugian negara. Serta menabrak prosedur pembentukan undang-undang.
Wakil Ketua KPK 2015-2019 Thony Saut Situmorang menyebut, UU Perampasan Aset tersebut sebagai payung hukum setengah hati. Karena tidak berpedoman Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).
BACA JUGA:BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!
BACA JUGA:Pedang Bermata Dua RUU Perampasan Aset
Tak hanya itu. Pasal-pasal yang digedok juga dinilai mengkerdilkan makna dari korupsi. Misalnya, ambang batas aset yang bisa dirampas minimal Rp1 miliar. Padahal, seharusnya Rp100 juta saja sudah bisa dirampas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: