Inilah Ruang Lingkup UU Perampasan Aset

Inilah Ruang Lingkup UU Perampasan Aset

--

HARIAN DISWAY - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui parlemen, Kamis, 19 November 2026. 

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta. Habiburokhman menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memang menjadi fokus utama, tetapi sejumlah tindak pidana lainnya juga masuk dalam cakupan perampasan aset. 

Tindak pidana lain tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Selain itu, cakupan aturan juga menyasar tindak pidana perdagangan orang serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat. 

BACA JUGA:ICW: Ini RUU Perampasan Aset yang Palsu

BACA JUGA:BREAKING: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini 10 Poin Penting yang Diatur!

Ia menyebut bahwa penetapan ruang lingkup tindak pidana tersebut merupakan bagian dari penyerapan masukan masyarakat. Terkait penipuan melalui sarana teknologi informasi, Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong yang korbannya kerap mengadu ke Komisi III DPR karena pemulihan kerugian belum optimal. 

Menurutnya, aturan ini mengedepankan asas keadilan dan pemulihan sekaligus komitmen antipenyalahgunaan melalui penguatan protokol pengawasan. Pengawasan tersebut diwujudkan melalui pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden dan disetujui DPR, beban pembuktian berimbang, serta transparansi digital. 

Persetujuan dalam rapat paripurna tersebut menandai pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir di parlemen. (*) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: