Haji 2025

#ruu perampasan aset

Prabowo Sebut Ratusan Triliun Uang Rakyat Terselamatkan Selama 6 Bulan Kepemimpinannya, Banyak Korupsi Terbongkar

Nasional

2 minggu

Prabowo Sebut Ratusan Triliun Uang Rakyat Terselamatkan Selama 6 Bulan Kepemimpinannya, Banyak Korupsi Terbongkar

Pemerintah Matangkan Draf RUU Perampasan Aset, Tunggu Arahan Lanjutan dari Presiden dan DPR

Nasional

3 minggu

Pemerintah Matangkan Draf RUU Perampasan Aset, Tunggu Arahan Lanjutan dari Presiden dan DPR

Kejagung Sambut Baik Dukungan Prabowo untuk Pengesahan RUU Perampasan Aset

Nasional

1 bulan

Kejagung Sambut Baik Dukungan Prabowo untuk Pengesahan RUU Perampasan Aset

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR: Perlu Sekali Untuk Berantas Korupsi Sampai ke Akar

Nasional

1 bulan

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR: Perlu Sekali Untuk Berantas Korupsi Sampai ke Akar

Waduh! RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional

6 bulan

Waduh! RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas

DPR RI Jamin Pembahasan RUU Perampasan Aset Berlanjut

Nasional

7 bulan

DPR RI Jamin Pembahasan RUU Perampasan Aset Berlanjut

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Dipercepat DPR, KSP: Publik Mendukung!

Politik

9 bulan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Dipercepat DPR, KSP: Publik Mendukung!

Kontroversi RUU Pilkada: Jokowi Minta Demonstran yang Masih Ditahan Segera Dibebaskan

Nasional

9 bulan

Kontroversi RUU Pilkada: Jokowi Minta Demonstran yang Masih Ditahan Segera Dibebaskan

PR Besar Pemerintahan Prabowo Gibran: RUU Perampasan Aset dan Penuntasan Skandal BLBI

Nasional

1 tahun

PR Besar Pemerintahan Prabowo Gibran: RUU Perampasan Aset dan Penuntasan Skandal BLBI

Jokowi Endus Pencucian Uang Lewat Crypto, Minta PPATK Kawal Terus UU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal

Nasional

1 tahun

Jokowi Endus Pencucian Uang Lewat Crypto, Minta PPATK Kawal Terus UU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal

RUU Perampasan Aset Segera Diserahkan ke DPR

Nasional

2 tahun

RUU Perampasan Aset Segera Diserahkan ke DPR