Kasus Penyadapan Prabowo, Yusril: Ada Tujuan Melumpuhkan Pemerintahan

Kasus Penyadapan Prabowo, Yusril: Ada Tujuan Melumpuhkan Pemerintahan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.--Istimewa

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara internal, serta ekspose di Kejagung yang direncanakan pada hari ini, Jumat, 20 November 2026.

“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim.

BACA JUGA:KDM Bikin Sayembara Begal di Jawa Barat, Yusril: Polda Perbanyak Patroli Agar Tak Ada Main Hakim Sendiri

Ia menjelaskan sebelum melakukan penetapan tersangka, pihaknya harus benar-benar bisa membuktikan adanya tindakan makar dalam proses gelar perkara itu.

Susatyo mengatakan pembuktian dimaksud mulai dari mengungkap adanya perencanaan tindak pidana makar, persiapan hingga perbuatan awal makar.

“Ini harus kami buktikan besok. Kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU,” ujarnya.

Polri menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Kejagung Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Delpedro, Begini Tanggapan Yusril

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kasus ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. (*)

*) Mahasiswa Magang Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: