Mujid menilai, penguatan sistem pendaftaran digital harus berjalan beriringan dengan pendampingan masyarakat. Tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses layanan digital. Karena itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar proses pembaruan data dapat berjalan efektif.
Pemkab Gresik melibatkan organisasi kemasyarakatan, kader, TNI-Polri, serta pendamping sosial sebagai Agen Perlinsos. Mereka bertugas membantu proses verifikasi, pengecekan lapangan, dan pendampingan masyarakat. Keterlibatan agen juga diharapkan menjaga proses pembaruan data agar berlangsung transparan dan bebas pungutan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh menjelaskan bahwa kewenangan penetapan desil berada di Badan Pusat Statistik (BPS). Dinas Sosial dan OPD lainnya berperan sebagai pengguna data sekaligus fasilitator usulan pembaruan dari masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah meningkatkan keberhasilan pengajuan perubahan data. Sepanjang 1 Agustus hingga 1 September 2026, terdapat 502 pengajuan perbaikan atau perubahan status desil dari masyarakat Gresik. Namun, hanya 48 pengajuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk perubahan status setelah melalui proses verifikasi.
Angka tersebut menunjukkan perlunya pendampingan teknis yang lebih baik. DPRD meminta Dinsos memperkuat koordinasi dengan BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan agar masyarakat mendapatkan bantuan saat mengajukan sanggahan maupun pembaruan data.
Mujid menegaskan, ketepatan data menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. ’’Digitalisasi memberikan kemudahan akses, tetapi validasi faktual tetap diperlukan,’’ katanya. Sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, dan masyarakat diharapkan mampu memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada warga yang benar-benar berhak. (*)