Secara tekstual dinyatakan, ”Bukti kelulusan ... dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Gibran memang tidak memiliki ijazah setara SMA dari dalam negeri. Juga, tidak memiliki bukti kelulusan setara SMA di luar negeri. Maka, seolah-olah peraturan khusus pasal 18 ayat (3) memang disediakan untuk Gibran. Namun, setiap peraturan PKPU wajib dibahas bersama Komisi II DPR RI.
Ironisnya, menurut ketua komisi II, pasal 18 ayat (3) tidak pernah dibahas. Terasa bagai pasal ”selundupan”. Realitasnya, dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan bukti ijazah (surat tanda tamat belajar) SMA/sederajat.
Klausul ”pertimbangan” hukum dalam putusan MK menjadi tonggak hukum yang tak kalah dengan putusan akhir. Sekaligus menjadi pertimbangan putusan MA yang mengabulkan gugatan terhadap ”suket” Gibran. Terasa bagai ”penebusan dosa” kalangan hakim konstitusi.
Karena melalui putusan MK pula, Gibran bisa menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Menerabas persyaratan usia minimal. Mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur batas usia minimal pada pasal 169 huruf q.
Begitu pula pada gugatan PTUN di MA, Putusan Nomor 742K/TUN/2026. Berisi mengabulkan kasasi yang diajukan berkait keabsahan ”suket” penyetaraan pendidikan tingkat SMA Gibran. Dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum.
Maka, sudah terdapat dua penetapan (MK dan MA) yang memperkuat proses pemakzulan. DPR RI tinggal menyelenggarakan paripurna persetujuan penggunaan HMP. Sampai bisa berujung pemakzulan.
Pemberhentian presiden (dan/atau) wakil presiden bukan di-tabu-kan. Bahkan, diatur dalam konsitusi. Secara tekstual tercantum dalam UUD pasal 7A dan pasal 7B. Kelak, persyaratan calon presiden dan wakil presiden pasti akan menjadi pemeriksaan saksama segenap penyelenggara pemilu.
DPR bersama pemerintah bisa menerbitkan peraturan (undang-undang) pemilu yang tidak mudah dibobol politikus busuk. (*)
*) H. Yunus Supanto adalah wartawan senior, bersama koran Bhirawa memperoleh penghargaan Piala Adinegoro (penghargaan tertinggi karya jurnalistik tingkat nasional, kategori editorial) pada HPN tahun 2015.