KEKOSONGAN jabatan wakil presiden (yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka) menjadikan Presiden Prabowo Subianto bagai ”one man show”. Bekerja sendiri, tidak sesuai dengan UUD pasal 4 ayat (2), yang menyatakan, ”Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”
Dengan demikian, perlu segera dicari secara saksama calon wakil presiden yang cocok dan seirama. Sekaligus menjamin kenyamanan kepemimpinan negara dan tidak berniat menjatuhkan. Seperti kata Presiden Prabowo, ”dengan pura-pura patuh, tapi menghalangi.”
Sebagai jenderal Jawa, Prabowo Subianto bisa jadi akan menunggu ”wangsit” (petunjuk ruhani) sosok calon wapres. Tidak harus dari jajaran Kabinet Merah Putih. Sebab, pengajuan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden.
Tercantum dalam UUD pasal 8 ayat (2), dinyatakan, ”Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.”
BACA JUGA:Gerindra Jatim Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Prabowo, Ini 3 Alasannya!
BACA JUGA:MK Tolak Gugatan PHPU Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Cawapres
Bisa jadi Presiden Prabowo Subianto akan meminta Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Walau pernah vis-a-vis dalam Pilpres 2024. Namun, Mahfud MD juga pernah menjadi ketua tim pemenangan nasional pasangan Prabowo-Hatta.
Bisa jadi pula, Presiden Prabowo akan ”meminang” Anies Baswedan sebagai calon wapres. Seperti ketika diberikan dukungan partai Gerindra kepada Anies saat Pilgub Jakarta 2017. Bahkan, bisa jadi, kedua nama (Mahfud MD dan Anies Baswedan) yang akan diadu sebagai calon wakil presiden.
Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 12 November 2026. Karena tiada lagi pintu keadilan yang bisa dibuka untuk membela Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bersifat final (tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan). Juga, binding, mengikat seluruh pihak, serta pemerintah dan lembaga negara. Putusan Mahkamah Agung (MA) berkait surat ketarangan (suket) penyetaraan ijazah dinyatakan tidak sah.
Putusan MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut suket serta ditarik dari pihak yang menguasai (KPU) untuk dimusnahkan. Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen telah menjalankan putusan MA. Sekaligus belum menyatakan tidak akan ada PK (peninjauan kembali).
BACA JUGA:MK Tolak Hadirkan Gibran di Sidang Sengketa Syarat Pendidikan Cawapres
BACA JUGA:KPU Batalkan Aturan yang Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
Dengan demikian, tidak perlu ada ”fight” di PK. Seperti awal pengakuan Gibran yang minta izin kepada Presiden Prabowo untuk ”fight” di PK.
Mustahil pula berupaya hukum (PK) serta melawan dan mengutak-atik putusan MK hanya pada ranah media sosial (medsos). Walau dengan menggunakan jasa pengacara paling kesohor dan paling kaya.
Karena kasus ”suket” ijazah Gibran, dan kasus penyadapan terhadap presiden, saat ini terasa menjadi spirit perjuangan rakyat Indonesia. Mirip spirit reformasi 21 Mei 1998. Pak Harto lengser. Padahal, baru pada 10 Maret 1998, Pak Harto kembali dikukuhkan untuk periode ke-7 sebagai presiden RI.