Tabebuya, Media Sosial, dan Warga yang Lantang Bersuara

Rabu 18-11-2026,22:12 WIB
Oleh: Gilang Gusti Aji*

Fenomena serupa dapat ditemukan dalam berbagai isu, mulai lingkungan, jalan dan infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan publik. Hari ini warga tidak lagi sekadar menerima kebijakan, tetapi ikut mengamati, mempertanyakan, mendokumentasikan, dan menyampaikan pandangannya kepada publik.

Dalam kajian komunikasi politik, karakter warga semacam itu, antara lain, dapat dipahami melalui konsep monitorial citizenship. Erhardt Graeff (2019), yang merujuk pada gagasan Michael Schudson dalam The Good Citizen, menggambarkan monitorial citizen sebagai warga yang memantau persoalan-persoalan publik yang dianggap relevan dengan kehidupannya dan mengambil sikap ketika menemukan sesuatu yang perlu mendapat perhatian. 

Gagasan tersebut berkembang sebagai paradigma alternatif informed citizenship, yang sebelumnya menempatkan warga yang terinformasi sebagai salah satu ideal dalam demokrasi. 

Di tengah arus informasi yang makin melimpah, mereka tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan secara mendalam. Warga pun cenderung selektif, memberikan perhatian pada isu yang relevan dengan kehidupannya, lalu bertindak ketika persoalan tersebut membutuhkan perhatian.

Dalam konteks ini, warga tidak lagi semata-mata menjadi penerima informasi atau kebijakan. Mereka juga mengawasi dan mempertanyakan persoalan di sekitarnya, kemudian menyampaikannya kepada publik. 

Partisipasi demokrasi tidak hanya berlangsung melalui aktivitas politik formal, tetapi juga hadir melalui perhatian dan keterlibatan warga terhadap persoalan sehari-hari. 

Perkembangan media sosial membuat model kewargaan itu makin relevan. Aktivitas warga yang semula bersifat individual dalam memantau persoalan dapat berkembang menjadi percakapan publik. 

Kultur partisipatif di media sosial memungkinkan pengalaman, informasi, dan pandangan individual dibagikan kepada orang lain. Ketika perhatian tersebut berkembang menjadi keresahan bersama, muncul dorongan yang lebih kuat bagi otoritas untuk melihat dan meresponsnya.

Suara Sumbang yang Jadi Masukan Pembangunan

Harus diakui, suara sumbang pada pembangunan sering kali dilihat sebagai gangguan daripada sebagai bahan untuk memperbaiki keadaan. Kritik, keluhan, bahkan protes di media sosial kerap dianggap mengganggu citra atau membuat pembangunan terlihat tidak berhasil. 

Padahal, di balik suara tersebut sering terdapat pengalaman warga yang tidak selalu tertangkap dalam laporan formal pemerintah. Itu justru membuka peluang bagi terwujudnya pembangunan partisipatif, di mana pembangunan bukan hanya tentang apa yang direncanakan pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dirasakan masyarakat. 

Percakapan di media sosial dapat menjadi pelengkap ruang aspirasi formal seperti musrenbang, konsultasi publik, survei, dan forum warga.

Untuk menghadapi fenomena tersebut, pemerintah membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan monitoring, tetapi juga social listening, yaitu kemampuan memahami apa yang berada di balik percakapan publik. 

Jim Macnamara (2016) membedakan keduanya. Monitoring menunjukkan apa yang sedang dibicarakan, sedangkan listening membantu memahami mengapa hal itu dibicarakan dan apa yang perlu dilakukan. 

Social listening dapat dilakukan dengan memantau percakapan di berbagai kanal, mengidentifikasi isu yang muncul, membaca konteks dan pola keluhan, kemudian menghubungkannya dengan persoalan yang perlu ditindaklanjuti. 

Dengan demikian, kritik tidak lagi semata-mata dipandang sebagai suara sumbang, tetapi sebagai sinyal yang perlu dibaca dan diverifikasi untuk melihat apakah di dalamnya terdapat persoalan yang substantif. 

Kategori :