Nafkah Halal

Nafkah Halal

ILUSTRASI Nafkah Halal.-MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY-

BANYAK dikritik, The Dudas-1 akhirnya sepakat menggunakan dana Rp15 miliar yang diperolehnya dari endorsement kementerian untuk donasi. Yang menarik, salah satu alasan mendonasikan pendapatan itu adalah dipertanyakan kehalalannya oleh keluarga. 

Alasan itu diungkapkan Desta Mahendra. Satu di antara anggota The Dudas-1 bersama Raffi Ahmad, Ariel Noah, dan Gading Marten itu. Anak Desta mempertanyakan kehalalan nafkah keluarga. Itu tak lepas dari ramainya netizen mengomentari endorsement Raffi dkk di beberapa kementerian yang mencapai miliaran rupiah.

Benarkah pendapatan itu termasuk haram? Saya tidak hendak menghakimi pendapatan ”tidak wajar” endorsement dari kementerian itu. Meski, ada conflict of interest di sana, karena Raffi yang merupakan salah seorang anggota The Dudas-1 adalah pejabat negara. 

Yang menarik dari hal ini adalah kepedulian anak Desta terhadap nafkah keluarga. Sebagai anggota keluarga, sikap kritis terhadap pendapatan ”tidak wajar” kepala keluarga tersebut perlu diapresiasi. Sebab, itu bisa menjadi kontrol efektif terhadap perilaku korupsi yang selama ini telah membudaya pada lembaga pemerintah.

BACA JUGA:Label Nonhalal

 BACA JUGA:Sanksi Jaminan Halal

Sebagai umat beragama, seharusnya setiap orang peduli dengan kehalalan. Sebab, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar memakan hanya sesuatu yang halal dan baik (thayyib). Indonesia, sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, merealisasikannya dengan dibentuknya UU Jaminan Produk halal (JPH). 

UU JPH Nomor 33 dikeluarkan pemerintah tahun 2014. Salah satu yang diamanahkan pada UU itu, jaminan produk halal harus sudah diterapkan lima tahun kemudian (2019). Namun, ternyata hingga tahun 2026 ini, baru sebagian kecil yang diterapkan. 

Kewajiban sertifikasi baru diberlakukan atas produk makanan, minuman, dan sembelihan untuk usaha menengah dan besar sejak 18 Oktober 2018. Seharusnya, produk-produk tersebut untuk usaha mikro dan kecil diberlakukan 18 Oktober 2026. Namun, karena dianggap belum benar-benar siap, pemberlakuannya ditunda hingga tahun 2028. 

Pada PP 40 Tahun 2026, akhirnya penerapan sertifikasi halal berbagai produk diberlakukan bertahap hingga 2034. Produk kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen juga diberlakukan per 18 Oktober 2028. Sementara itu, untuk obat bebas terbatas, diberlakukan mulai tahun 2029 dan obat keras (psikotropika) mulai 2034. 

BACA JUGA:Hulu Jaminan Produk Halal

BACA JUGA: Berebut Pasar Halal

Perlu Kepedulian

Sukses dan tidaknya pemberlakuan jaminan produk halal sangat bergantung pada kaum muslimin sendiri. Jika mereka tidak peduli dengan kehalalan, mengabaikan sertifikasi halal saat mengonsumsi berbagai produk, jaminan produk halal itu akan gagal dengan sendirinya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: