Tuntutan mahasiswa dalam berbagai aksi unjuk rasa mengenai pemulihan krisis ekologis, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat perlu dibaca sebagai bagian ekspresi keresahan publik.
Tuntutan tersebut mengingatkan bahwa penanganan krisis ekologis, termasuk karhutla, tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah ataupun petugas pemadam kebakaran di lapangan. Diperlukan koordinasi lintas lembaga, kebijakan pencegahan yang terukur, serta keterlibatan masyarakat.
Demikian pula, penetapan status bencana nasional harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan sesuai ketentuan hukum. Cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan, terganggunya pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana merupakan sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan.
Status tersebut bukan sekadar simbol politik, melainkan juga keputusan yang harus diikuti konsekuensi nyata berupa koordinasi, mobilisasi sumber daya, pendanaan, dan perlindungan masyarakat.
Lantas, bagaimana masyarakat dapat hidup sehat apabila udara yang dihirup tercemar, lingkungan rusak, dan ruang hidup makin rentan terhadap bencana? Kita sering berbicara mengenai kesehatan manusia, tetapi terkadang lupa bahwa manusia tidak pernah hidup terpisah dari alam. Kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh kesehatan lingkungannya.
Negara yang sehat semestinya tidak hanya mengurusi kepentingan politik, membangun infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan alam tetap menjadi sumber kehidupan, bukan justru ancaman bagi masyarakat.
Persoalan menjadi makin menyakitkan ketika anggaran penanganan bencana yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi dalam pengelolaan anggaran kebencanaan merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan publik karena merampas hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan.
Jangan Hanya Menuntut Rakyat Patuh
Dalam kehidupan bernegara, masyarakat senantiasa diingatkan untuk disiplin, menaati aturan, bekerja keras, dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Semua itu merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa. Namun, kepatuhan masyarakat harus diimbangi dengan keteladanan, integritas, dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Akan menjadi ironi apabila masyarakat dituntut taat membayar pajak, sedangkan uang yang dikumpulkan dari mereka justru diselewengkan. Negara tidak cukup hanya menuntut rakyat menjadi warga negara yang baik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat berharga. Pemerintahan membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjalankan pembangunan. Akan tetapi, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, janji politik, ataupun kampanye keberhasilan.
Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menyelesaikan persoalan secara adil, dan menunjukkan kesesuaian antara pernyataan dengan tindakan.
Jika dibaca melalui perspektif semiotika Roland Barthes, tulisan ”Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” mengandung tiga lapisan makna. Pada tingkat denotasi, kalimat tersebut menggambarkan tuntutan agar seseorang tetap sehat di tengah kondisi negara yang dianalogikan sedang sakit.
Pada tingkat konotasi, kalimat itu menyampaikan sindiran terhadap berbagai kontradiksi kehidupan sosial, mulai persoalan ekonomi, kerusakan lingkungan, korupsi, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
Sementara itu, pada tingkat mitos, kalimat tersebut merepresentasikan pandangan kritis yang berkembang di masyarakat, individu dituntut untuk terus bertahan, produktif, patuh, dan kuat meski sistem sosial yang menopang kehidupannya masih menghadapi berbagai persoalan.
Dengan demikian, tulisan di bak truk itu bukan hanya humor jalanan, melainkan juga simbol kritik terhadap ketidakseimbangan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab negara.