Di Belakang Bak Truk Itu Ada 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit'
ILUSTRASI Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit.-MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY-
ADA sebuah tulisan menarik di belakang bak truk yang kerap dijumpai ketika kita melintasi jalan raya. Kali ini sangat menarik. Tulisannya berbunyi ”Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”. Membaca ironi di bak truk tersebut, bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin sekadar humor jalanan. Namun, jika direnungkan lebih dalam, tujuh kata tersebut menyimpan kritik sosial yang tajam sekaligus menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagaimana mungkin masyarakat dituntut untuk selalu sehat, kuat, produktif, dan sejahtera, sedangkan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang menopang kehidupannya justru menghadapi berbagai persoalan? Standar WHO, seseorang dikatakan sehat minimal memenuhi unsur sehat fisik (physical health), sehat mental (mental health), dan sehat sosial (social well-being).
Sebuah tulisan sederhana di kendaraan angkutan barang tersebut menggambarkan masyarakat tidak mampu sehat secara mandiri. Sebuah pesan menohok yang tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan pidato pejabat, orasi ilmiah, seminar akademis, ataupun forum FGD. Tulisan di bak truk itu menjadi semacam cermin kecil yang memantulkan wajah kehidupan bangsa.
Ia bukan sekadar rangkaian kata, melainkan juga ekspresi kegelisahan masyarakat akar rumput terhadap ketimpangan antara tuntutan hidup dan kenyataan yang dihadapi. Kritik tersebut hadir di jalan raya, bergerak bersama kendaraan, dan dibaca oleh siapa saja yang sempat memperhatikannya. Justru di situlah kekuatannya, pesan sederhana mampu membuka ruang perenungan tentang hubungan antara rakyat, negara, dan tanggung jawab penguasa.
Rakyat Dituntut Kuat dan Sehat
Belakangan ini, masyarakat disuguhi berbagai polemik politik yang belum sepenuhnya menemukan penyelesaian. Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Ke-7 Joko Widodo; dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pejabat di lingkungan istana, elite politik, pengusaha, LSM, hingga wartawan yang menyeret nama oknum jenderal kepolisian; sampai dinamika politik terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan siapa penggantinya. Itu semua menjadi bagian dari hiruk-pikuk pemberitaan nasional. Hal tersebut sangat memengaruhi kesehatan mental masyarakat.
Di tengah berbagai polemik tersebut, masyarakat juga harus berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terus menjadi beban, daya beli kelompok menengah bawah mengalami tekanan, ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah, dan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Problematika tersebut berpengaruh pada kesehatan fisik, mental, maupun kesehatan sosial. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada akhirnya perlu diuji seberapa jauh manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Ungkapan-ungkapan kritis secara verbal maupun nonverbal di jalanan maupun di media sosial semestinya tidak serta-merta dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan. Sebaliknya, suara kritis masyarakat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi sekaligus pengingat bahwa pembangunan harus memberikan manfaat yang adil. Ketika masyarakat menyampaikan keresahan, negara seharusnya mendengar, bukan sekadar meminta mereka bersabar.
Ada ironi ketika suara kelompok kecil sering dianggap sebagai gangguan, sementara persoalan yang melibatkan pemegang kekuasaan justru kerap dibingkai sebagai dinamika politik. Padahal, prinsip keadilan mengharuskan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.
Ketika Negara Ikut Sakit
Persoalan bangsa tidak berhenti pada ketidakpastian ekonomi dan dinamika politik. Krisis ekologis juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Anomali cuaca dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem berkontribusi terhadap kekeringan, krisis air bersih, ancaman gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bencana lingkungan bukan sekadar persoalan pepohonan yang terbakar atau lahan yang kehilangan vegetasi. Dampaknya menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga rusaknya keseimbangan ekosistem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: