Dampak Ekonomi Mudik

SETELAH dua tahun pandemi, mudik Lebaran tahun ini menjadi euforia. Sekitar 85 juta orang pulang kampung. ”Membalas dendam” pelarangan mudik tahun 2020 dan 2021. Jadinya, mudik kali ini menjadi lebih heboh daripada sebelum pandemi. Sebelum pandemi, pemudik diperkirakan hanya sekitar 20 juta orang.

Selain karena sudah dua tahun tanpa mudik, kebijakan libur  panjang –dengan tambahan cuti nasional empat hari– membuat Lebaran kali ini menjadi kesempatan sangat baik untuk mudik.

Mudik tentu memiliki banyak dimensi. Sosial, budaya, dan ekonomi. Dari dimensi ekonomi, nilai ekonomi mudik tentu sangat besar. Tidak hanya pada sektor transportasi, tapi juga konsumsi dan investasi. Bisa dibayangkan, seberapa besar kebutuhan sekitar 85 juta orang yang mudik. Yang kali ini bisa menghabiskan waktu seminggu hingga dua minggu.

Perkiraan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif, spending pemudik –atau wisatawan Nusantara– adalah sekitar Rp 1,5 juta per orang. Dengan pemudik yang mencapai 85 juta, perputaran uang dalam tradisi mudik Idulfitri kali ini bisa mencapai Rp 127,5 triliun.

Nilai itu mencapai sekitar 1,5 persen dari konsumsi rumah tangga. Artinya, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar. Sebab, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi 54 persen terhadap PDB yang tahun 2021 mencapai Rp 16.970 triliun. Dengan perhitungan itu, mudik bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi hingga 0,7–0,8 persen. Dengan demikian, harapan ekonomi triwulan II bisa tumbuh di atas 5 persen akan bisa dicapai.

Studi Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) pada Lebaran 2017 menunjukkan, perputaran uang mencapai Rp142,2 triliun dari para pemudik untuk keperluan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan rekreasi selama Lebaran. Tahun itu IDEAS memproyeksi setidaknya ada pergerakan 33 juta orang pemudik. Ditambahkan dengan perhitungan tunjangan hari raya (THR) dan kenaikan tingkat upah minimum provinsi, itu masih bertambah Rp 63,6 triliun.

Angka tersebut diestimasikan dari perkiraan jumlah pemudik dengan status pekerja yang mencapai 15,3 juta orang dan melakukan remitansi ke daerah asalnya. Dengan demikian, total pergerakan keuangan selama Lebaran kemarin bisa menembus Rp 205,8 triliun. Angka yang terhitung itu setara dengan 10 persen APBN 2017 atau 1,5 persen PDB Indonesia.

Nilai ekonomi mudik itu akan makin baik jika pemerintah dan pemerintah daerah bisa memaksimalkannya. Harus ada upaya memaksimalkan konsumsi pemudik berupa produk dalam negeri yang memiliki dampak multiplier di dalam negeri. Tanpa penyiapan dan perencanaan yang baik, nilai ekonomi mudik tidak akan dinikmati daerah, bahkan Indonesia.

Karena sifatnya sporadis, yang hanya berjalan dalam waktu yang sangat singkat, cukup sulit berharap fenomena mudik bisa mengubah struktur perekonomian daerah agar lebih produktif. Produk yang dikonsumsi pun belum tentu merupakan produk asli dari daerah setempat dan bisa jadi justru barang perolehan dari hasil impor antardaerah atau impor. Tanpa disiapkan dengan baik, fenomena mudik sulit diharapkan mampu menekan tingkat ketimpangan dan mendorong pemerataan antardaerah.

Selain itu, fenomena mudik bisa berdampak positif secara psikologis terhadap masyarakat di daerah. Bagi kalangan migran, mudik adalah sebuah simbol kesuksesan secara moral dan ekonomi di tanah perantauan. Karena dengan kemampuannya untuk melakukan mudik, perantau dapat dianggap sukses mengelola sebagian saving-nya. Itu bisa berdampak pada mereka yang masih tinggal di daerah, bahwa mereka pun seharusnya mampu berusaha dan tumbuh sukses. Juga, bisa mengembangkan daerah.

Di sisi lain, mudik yang juga meningkatkan urbanisasi di beberapa kota maju tampaknya justru makin sulit dikendalikan. Menurut studi Price Waterhouse Cooper (PWC, 2014), laju urbanisasi kita menjadi yang tercepat kedua di ASEAN setelah Malaysia, dengan tingkat populasi kaum urban sudah mencapai 51,4 persen terhadap total penduduknya. Sementara itu, menurut World Bank (2016), pertumbuhan urbanisasi Indonesia selama enam dasawarsa terakhir rata-rata mencapai 4,4 persen per tahun. Peningkatan rasio kaum urbannya juga menjadi yang tercepat di Asia.

Sayang, mudik belum dikelola dengan baik. Efek urbanisasi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonominya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Jika setiap 1 persen pertumbuhan urbanisasi di India akan menghasilkan peningkatan PDB per kapita sebesar 13 persen, di Tiongkok sebesar 10 persen, dan di Thailand meningkat 7 persen, sementara di Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan PDB sebesar 4 persen dari setiap 1 persen peningkatan kaum urban. Jadi, urbanisasi belum mampu meningkatkan pemerataan dan mengurangi kemiskinan di desa secara signifikan. (*)

 *) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Sumber: