Presiden Persilakan Tatap Muka Dimulai
SUDAH cukup pembelajaran arak jauh. Saatnya pembelajaran tatap muka (PTM). Presiden Joko Widodo sudah memberi lampu hijau bagi para siswa untuk belajar kembali di sekolah. Sebaik-baiknya pembelajaran daring, tetap lebih efektif PTM. Ada interaksi langsung guru dan siswa.
”Untuk semua pelajar di seluruh Tanah Air kalau sudah divaksin silakan dilakukan, langsung belajar tatap muka, ujar Jokowi saat meninjau vaksinasi untuk pelajar di SMPN 3 Mejayan, Madiun, kemarin (19/8).
PRESIDEN Jokowi menyaksikan vaksinasi di SMPN 3 Mejayan, Madiun, Kamis (19 Agustus 2021). (Foto: Humas Pemkab Madiun)
Menurut Jokowi, SKB Mendagri, Menkes, Mendikbudristek, dan Menag, mengatur soal PTM tersebut. Sehingga, saat semua penghuni sekolah sudah divaksin, sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak membuka gerbang sekolah untuk PTM.
”Kita semuanya harus hati-hati. Jangan sampai nanti pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid. Nanti pas sudah bisa tatap muka, pakai masker jangan dilupakan,” kata Jokowi.
Saat berdialog secara virtual dengan penyelenggara sekolah dari sejumlah kota di Indonesia, Jokowi membahas kesiapan PTM tersebut. ”Kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami. Kami sudah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka,” ujar Kepala SMAN 5 Pekanbaru Elmi Gurita.
Bagaimana sebenarnya kesiapan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan, seluruh SMA/SMK/SLB di Jatim yang masuk level 2 dan 3 sudah menyiapkan PTM. ”Hanya level 4 yang tidak boleh. Sehingga, untuk kabupaten/kota lainnya sudah memungkinkan untuk dilakukan PTM,” terangnya.
Namun, PTM di Jatim tetap saja belum bisa dipastikan. Masih terkendala vaksin. Sebab, capaian vaksinasi pelajar masih sangat rendah. Hingga kini, hanya 70 ribu siswa SMA/SMK/SLB Jatim yang sudah divaksin. Dari total target seharusnya sebanyak 1,3 juta siswa.
Sedangkan, untuk guru dan tenaga kependidikan sudah mencapai 90 persen. Sebelumnya, vaksinasi pelajar SMA/SMK/SLB di seluruh wilayah Jatim dilaksanakan sejak akhir Juli lalu. Masing-masing kabupaten/kota hanya menerima 1.000 dosis. (Muhammad Nur Khotib)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: