Marhaenisme dan Relevansi Pemikiran Bung Karno

ADA bagian menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Ketika berbicara mengenai arah ekonomi Indonesia, presiden menyebut marhaenisme, sebuah gagasan yang hampir satu abad lalu lahir dari pergulatan pemikiran Bung Karno tentang nasib rakyat kecil.

Penyebutan itu menarik karena membawa kembali sebuah pemikiran lama ke tengah persoalan ekonomi Indonesia hari ini. 

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah kita masih mengenal istilah marhaenisme, melainkan apakah cara berpikir Bung Karno masih relevan ketika masyarakat, teknologi, dan struktur ekonomi telah berubah begitu jauh.

Bagi sebagian generasi hari ini, kata marhaen mungkin terdengar seperti istilah dari buku sejarah atau pidato politik masa lalu. Padahal, cerita kelahirannya sederhana dan manusiawi, berangkat dari perjumpaan Bung Karno dengan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

BACA JUGA:Bahas Pledoi Bung Karno Indonesia Menggugat, Ony Setiawan Sebut Marhaenisme Masih Kontektual Hingga Kini

BACA JUGA:Sambut Bulan Bung Karno, PDIP Gaungkan Kembali Semangat Marhaenisme Lewat Lagu Perjuangan

Dari Petani Marhaen ke Pekerja Digital

Dalam autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno menceritakan perjumpaannya dengan seorang petani ketika ia masih muda dan tinggal di Bandung. Bung Karno bertanya tentang tanah yang sedang dikerjakan, alat pertanian yang digunakan, dan hasil pertaniannya. 

Tanah itu miliknya sendiri, demikian pula alat kerja dan hasilnya. Ketika ditanya siapa namanya, petani itu menjawab: Marhaen.

Percakapan tersebut membekas karena di hadapan Bung Karno berdiri seorang manusia yang mempunyai alat produksi dan bekerja dengan tenaga sendiri, tetapi kehidupannya tetap miskin. 

Dari pengalaman itu, Bung Karno menemukan gambaran yang menurutnya lebih sesuai untuk membaca masyarakat Indonesia daripada gambaran proletariat yang berkembang dalam masyarakat industri Eropa.

Banyak rakyat Indonesia ketika itu yang mempunyai alat produksi dalam skala kecil. Petani punya tanah dan cangkul, nelayan punya perahu, pedagang punya warung, dan perajin punya perkakasnya sendiri. 

Mereka bekerja dan menghasilkan sesuatu, tetapi struktur ekonomi membuat hasil kerja tersebut belum mampu membawa mereka menuju kehidupan yang sejahtera.

Hampir seratus tahun kemudian, kisah itu masih terasa dekat. Petani mungkin telah menggunakan traktor kecil, nelayan menggunakan perahu bermesin, warung menerima pembayaran digital, dan pengemudi ojek daring punya sepeda motor dan telepon pintar. 

Sumber: