Marhaenisme dan Relevansi Pemikiran Bung Karno

Namun, angka pertumbuhan belum menceritakan seluruh keadaan apabila kita tidak melihat bagaimana kesempatan dan kekuatan ekonomi didistribusikan.

Perekonomian dapat tumbuh ketika kekayaan pada saat bersamaan makin terkonsentrasi. Investasi dapat meningkat sementara kesempatan bagi pemain kecil menyempit dan produk domestik bruto dapat bertambah ketika sebagian pekerja merasa pendapatannya makin tertinggal jika dibandingkan dengan biaya hidup.

Karena itu, pertanyaan mengenai berapa persen ekonomi tumbuh perlu berjalan bersama pertanyaan mengenai siapa yang punya tanah dan modal, siapa yang memperoleh kredit, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang mendapatkan akses terhadap sumber daya alam dan pasar, serta siapa yang memperoleh bagian terbesar ketika nilai tambah ekonomi tercipta. Pertanyaan semacam itulah yang membuat marhaenisme masih relevan hampir satu abad setelah Bung Karno merumuskannya.

Membaca Bung Karno Hari Ini

Menyebut pemikiran Bung Karno masih relevan tentu tidak berarti jawaban ekonomi dari tahun 1930-an dapat dipindahkan begitu saja ke tahun 2026. Dunia telah berubah sangat jauh. 

Ekonomi digital berkembang, kecerdasan buatan mulai mengubah pasar kerja, modal bergerak melintasi negara dalam hitungan detik, perusahaan teknologi dapat menguasai pasar dengan aset fisik yang relatif kecil, sementara data telah berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru.

Perubahan tersebut justru membuat Bung Karno perlu dibaca sebagai seorang pemikir, bukan dihafalkan sebagai tokoh sejarah. Bung Karno membaca Marx, Jaures dan berbagai pemikir dunia, tetapi ia tidak menyalinnya begitu saja. 

Ia membaca kenyataan masyarakat Indonesia, lalu mencari jalan yang dianggap sesuai dengan keadaan bangsanya.

Metode berpikir itulah yang penting diwarisi. Jika pada masa Bung Karno persoalannya adalah kolonialisme, perkebunan besar, dan kemiskinan petani, generasi sekarang menghadapi konsentrasi modal, ekonomi platform, otomatisasi, ketimpangan akses teknologi, perubahan struktur pekerjaan, dan kompetisi global. 

Bentuk persoalannya berubah, sedangkan pertanyaan dasarnya tetap relevan: bagaimana kemajuan ekonomi membuat manusia Indonesia makin mempunyai kemampuan menentukan kehidupannya sendiri?

Dalam konteks itulah, penyebutan marhaenisme oleh Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 patut diapresiasi. Pemikiran Bung Karno merupakan bagian dari kekayaan intelektual bangsa sehingga makin luas ia dibaca, diperdebatkan, dan digunakan sebagai inspirasi kebijakan, makin baik. 

Namun, ketika sebuah gagasan telah masuk ke bahasa kekuasaan, ukuran berikutnya harus ditemukan dalam kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pembuktiannya membutuhkan waktu. Dalam lima atau sepuluh tahun mendatang, kita dapat melihat apakah pendapatan petani meningkat secara nyata, nelayan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, pekerja memperoleh penghasilan yang tumbuh bersama produktivitas, UMKM makin banyak yang naik kelas, perusahaan nasional makin menguasai teknologi, ketimpangan berkurang, dan anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang kian besar untuk memperbaiki kehidupannya.

Kita juga perlu melihat apakah hilirisasi benar-benar membentuk basis industri nasional yang makin kokoh atau justru melahirkan bentuk konsentrasi ekonomi baru. Di sanalah sikap kritis diperlukan. Sebab, penghargaan terhadap sebuah gagasan justru menuntut keberanian untuk menguji pelaksanaannya.

Pada akhirnya, petani, nelayan, buruh, pedagang, dan pelaku usaha kecil tidak mengukur pembangunan dari seberapa sering kata marhaenisme disebut dalam pidato. 

Sumber: