Marhaenisme dan Relevansi Pemikiran Bung Karno

Marhaenisme dan Relevansi Pemikiran Bung Karno

ILUSTRASI Marhaenisme dan Relevansi Pemikiran Bung Karno. Presiden Prabowo Subianto menyebut "marhaenisme" dalam pidato kenegaraan pada Sabtu, 14 Agustus 2026.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Yang satu memiliki modal, teknologi, akses perbankan, dan jaringan, sedangkan yang lain terutama mempunyai tenaga dan keterampilan. Demokrasi yang matang karena itu perlu memberikan kesempatan agar sebanyak-banyaknya warga memiliki posisi ekonomi yang makin kuat.

Menariknya, beberapa dasawarsa kemudian terdapat titik temu dengan pemikiran ekonomi pembangunan modern. Amartya Sen, dalam Development as Freedom, melihat pembangunan sebagai perluasan kebebasan nyata yang dimiliki manusia, termasuk kemampuan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan menentukan kehidupan yang dianggap bernilai.

Sen tentu lahir dari zaman dan tradisi intelektual yang berbeda dengan Bung Karno. Namun, keduanya mengingatkan kita pada persoalan yang berdekatan: pembangunan pada akhirnya harus memperbesar kemampuan manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penting karena keduanya menjadi sarana untuk memperluas kemampuan tersebut.

Perspektif itu juga membantu menjelaskan peran negara dalam marhaenisme. Negara diperlukan ketika monopoli menutup kesempatan, kekayaan terkonsentrasi secara berlebihan, atau kekuatan pasar membuat sebagian masyarakat kehilangan posisi tawarnya. 

Tujuan akhirnya adalah membuat kemampuan ekonomi rakyat makin besar sehingga mereka mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

Petani membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau sekaligus produktivitas, teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, dan posisi tawar ketika menjual hasil panen. 

Nelayan membutuhkan kapal dan alat tangkap sekaligus bahan bakar, fasilitas penyimpanan, dan akses terhadap pasar. UMKM membutuhkan kredit sekaligus teknologi, produktivitas, dan kesempatan masuk ke rantai pasok industri.

Bantuan sosial mempunyai tempat sebagai perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, tujuan pembangunan yang lebih jauh adalah menciptakan keadaan ketika makin banyak rakyat mampu memperoleh kehidupan layak melalui pekerjaan dan kegiatan ekonominya sendiri. Negara yang kuat seharusnya menghasilkan rakyat yang kian berdaya.

Menguji Hilirisasi dan Pertumbuhan

Perspektif marhaenisme menarik digunakan untuk membaca hilirisasi yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan terlalu lama menjual sebagian kekayaan tersebut dalam bentuk bahan mentah, sedangkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi tercipta di negara lain. 

Mengolah sumber daya alam di dalam negeri merupakan langkah penting menuju kedaulatan ekonomi, tetapi pertanyaannya perlu berlanjut setelah smelter dan pabrik berdiri: siapa yang akhirnya menikmati nilai tambah tersebut?

Keberhasilan hilirisasi perlu dilihat dari berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta, seberapa dalam perusahaan nasional dan UMKM masuk ke rantai pasok, seberapa jauh teknologi dikuasai tenaga kerja dan perusahaan Indonesia, serta seberapa besar keuntungan ekonomi berputar kembali di dalam negeri.

Hilirisasi akan berarti jauh lebih besar apabila berkembang dari hilirisasi komoditas menjadi hilirisasi kemampuan bangsa. Indonesia perlu bergerak menuju kemampuan merancang, mengoperasikan dan mengembangkan teknologi, membangun industri turunannya, serta melahirkan kian banyak perusahaan nasional yang mampu bersaing.

Cara berpikir yang sama berlaku ketika kita membicarakan pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tinggi karena setiap tahun jutaan anak muda memasuki pasar kerja, sementara negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: