Jual Beli Karbon Menjadi investasi menarik

CLIMATE CHANGE adalah ancaman terbesar dunia setelah Covid-19. Indonesia harus bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41 persen. Hingga 2030, ditargetkan bisa berkurang sampai 29 persen. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Webinar Peluang Penerapan Carbon Pricing di Indonesia yang diadakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemarin.

Hingga tahun 2030 Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 3.461 triliun untuk mengatasi perubahan iklim. Atau setidaknya membutuhkan Rp 266,2 triliun per tahun. ”Meski begitu kami tidak hanya mengandalkan APBN untuk mengurus perubahan iklim. Melainkan mencari dukungan dari pasar dan investor,” katanyi.

Salah satu bentuk program menghadapi climate change yakni penggunaan minyak sawit untuk sumber energi terbarukan. Yakni berupa bio fuel. Selain itu, tahun 2021 pemerintah juga menerbitkan double green sukuk dengan tenor 30 tahun. Tenor ini memiliki nilai USD 750 juta. ”Kami juga menerbitkan sustainable development goal dengan nilai USD 500 juta,” kata Ani –sapan Sri Mulyani.

Perubahan iklim, lanjut Ani, mengancam seluruh makhluk hidup dan negara di dunia. Tidak jauh berbeda dengan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, negara yang tidak siap adalah negara yang relatif miskin. Mereka bisa mengalami dampak yang jauh lebih dahsyat.

Sementara dalam pandemi Covid-19, negara yang memiliki akses menemukan vaksin memiliki keuntungan. ”Begitu juga di perubahan iklim. Indonesia harus mempersiapkan diri. Agar negara tidak mendapat dampak buruk bahkan petaka,” ujarnyi.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid melihat ada dua peperangan yang sedang dihadapi Indonesia. Yakni perang dengan pandemi dan perang ekonomi. Untuk perang ekonomi, masyarakat harus siap bersatu. Salah satu upayanya dengan bertempur dengan karbon.

Secara global Indonesia menyumbang 2-3 persen emisi gas rumah kaca. Serta menempati urutan ke-8 secara global. Arsjad mengatakan pemerintah harus mengurangi emisi karbon dari 1,81 juta ton menjadi 1,785 juta ton. Selain itu, regulasi carbon pricing bisa menjadi peluang penghasilan alternatif bagi masyarakat.

Ada mekanisme untuk carbon pricing. Yakni memanfaatkan keluarga tani hutan dan badan usaha milik desa (Bumdes) untuk transaksi karbon. ”Jadi industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terlalu tinggi membayar ke Bumdes maupun keluarga tani hutan. Terjadi transaksi di sana,” ujarnya.

KETUA UMUM PKB Muhaimin Iskandar dalam webiinar tentang Carbon Pricing, Senin (20/9/2021)

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk menyesuaikan pajak perdagangan karbon. Namun usulan ini masih menuai pro dan kontra. Secara ekonomi, penyesuaian pajak perdagangan karbon akan memberatkan pengusaha. Sehingga kemungkinan harga komoditas bisa melambung.

Selain itu, karbon bisa diperjualbelikan dengan masyarakat. Muhaimin mengatakan, perusahaan akan membayar emisi karbon yang berlebih kepada masyarakat. Yakni kelompok masyarakat yang memiliki lahan untuk ditanami pohon. ”Perdagangan karbon tidak beda dengan jual beli komoditas di pasar. Tapi yang dijual berupa emisi karbon,” kata Gus Muhaimin.

Muhaimin juga menyoroti perolehan pajak karbon yang masih di bawah 14 persen dalam 20 tahun terakhir. Seharusnya pemerintah bisa mendapatkan di atas 15 persen. Paling dalam 5 sampai 15 tahun ke depan. (Andre Bakhtiar)

 

 

Sumber: