Rotasi Jabatan, Posisi Kadinsos (Sementara) Kosong

PEMERINTAH kota (Pemkot) Surabaya melakukan rotasi jabatan kemarin. Sebanyak 129 pegawai dilantik di Graha Sawunggaling Gedung Pemkot. Ada tiga kepala dinas yang mengikuti pelantikan di tempat itu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ada empat kepala bagian yang dirotasi. Lalu ada lima camat dan 30 lurah. Sisanya adalah kepala seksi dan staf. Kata Eri, rotasi jabatan itu dilakukan berdasar asesmen dalam dua bulan terakhir.

Eri mengatakan ada sembilan kriteria khusus dalam asesmen pegawai eseloan dua dan empat. Di antaranya mengenai integritas, analisis masalah, loyalitas serta inovasi. Dan tidak mudah mencari orang yang cocok. ”Dan kalau sudah jadi, mereka harus bertanggung jawab dengan jabatannya. Harus punya output yang bagus,” ujar kader PDI Perjuangan itu.

Achmad Zaini yang sebelumnya bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja kini penuh menjadi Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja. Demikian juga Anna Fajriatin yang menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), sebelumnya Plt.

Anna mengatakan akan lebih fokus dalam pembangunan lingkungan bersih di Surabaya. Dia sudah membuat road map zero waste. Untuk memuluskan program itu, dia bakal menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Suharto Wardoyo kini menjadi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala DLH sebelumnya diisi oleh Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Siapa yang bakal menggantikan posisi Kadinsos? Anang sapaan akrab Suharto mengatakan belum tahu. Anang mengatakan, kemungkinan Plt. Kadinsos akan dipilih pada Senin (4/1). Tetapi, semuanya ada di tangan wali kota.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono terkejut dengan adanya rotasi Kadinsos. Katanya, tak ada kabar soal pergeseran jabatan itu. Karena itu, ia minta segera ada orang yang menjabat Kadinsos.

Bagi Tjutjuk, pejabat berstatus Plt akan merepotkan. Apalagi pada pertengahan bulan Oktober mendatang, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mulai dibahas. ”Sebenarnya Plt. juga bisa sih. Tapi tidak lebih baik dibanding kepala dinas definitif. Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba Pak Anang diganti,” ujar politisi PSI itu. (Andre Bakhtiar)

 

Sumber: