Kesejahteraan Guru Honorer Masih Gelap

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Banu Atmoko membenarkan bahwa hal demikian memang dialami oleh guru honorer. Alasannya karena kesejahteraan masih terbatas. Terutama di Surabaya. Guru honorer tersebar di 260 sekolah swasta. 

Banu berharap agar pemerintah mau sedikit menengok nasib para guru honorer tersebut. Sehingga kesejahteraan mereka bisa sedikit terjamin. Apalagi jika mereka sudah pensiun. Tidak ada yang memperhatikan. “Jadi, sebetulnya harapan kami kepada pemerintah tidak muluk-muluk. Tolong, sejahterakan guru honorer di swasta. Tidak perlu dikasih gaji sesuai UMK, tapi perhatikan tunjangan kesehatannya,” katanya.

Menurutnya, pihak sekolah swasta juga tidak sanggup memberi kesejahteraan lebih. Sebab, sumber dananya sangat terbatas. Yakni dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Apalagi jika siswa tidak ditarik uang SPP. 

Banu juga mengeluhkan satu hal. Yakni Pemerintah Kota Surabaya baru saja meminta agar sekolah swasta membiayai BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru masing-masing. Ia merasa keberatan dengan hal itu. “Lha duit untuk bayar itu dari mana? Justru kami minta agar pemerintah bisa ngopeni yang swasta ini,” tandasnya. (Mohamad Nur Khotib)

 

Sumber: