Teknologi Gantikan SDM, Staf Dinas Dialihkan ke Kelurahan

ERA birokrat priayi sudah berakhir. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginginkan semua aparatur sipil negara (ASN) punya jiwa melayani dan tidak malas turun ke lapangan. Sikap itu juga harus didukung penguasaan teknologi.

”Karena inovasi adalah ruhnya birokrasi,” ujar Khofifah di peringatan HUT Ke-50 Korpri di Gedung Negara Grahadi kemarin (29/11). Sektor pelayanan dituntut bisa beradaptasi saat pandemi.

Teknologi informasi jadi kunci pelayanan dan perizinan. Khofifah melihat sudah banyak inovasi yang muncul dalam satu setengah tahun terakhir. Itu dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang berhasil diboyong ke Provinsi Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpidato saat upacara peringatan Hari KORPRI ke-50 di Lapangan Negara Grahadi Surabaya kemarin. (Humas Pemprov Jatim)

Khofifah melihat pembuatan kartu keluarga, e-KTP, akta kelahiran, pembayaran pajak kendaraan, SIM, paspor, serta administrasi lainnya bisa dilakukan secara online. ”Saat ASN tidak menguasai teknologi, roda perekonomian dan kegiatan masyarakat bisa macet,” lanjut ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair) itu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga memimpin upacara peringatan Korpri di lobi lantai 2 Balai Kota. Ia sepakat dengan Khofifah. Penguasaan teknologi bukan sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dikuasai ASN. ”Ini untuk memotong rantai birokrasi agar makin transparan. Dari situ kita bisa melihat mana yang cepat dan solutif dalam penyelesaian masalah,” jelas wali kota yang dilantik pada 26 Agustus 2021 itu.

Pemkot Surabaya sudah merintis Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Aplikasi itu adalah penyempurnaan dari SSW versi lama.

Seluruh pelayanan diintegrasikan. Misalnya, izin hotel atau mal. Biasanya pengusaha harus mengurus analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), izin drainase, lalu izin mendirikan bangunan (IMB).

Saat ini semua perizinan sudah terintegrasi dalam satu paket. Pengusaha hanya perlu sekali mengurus izinnya di unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) di Siola. Pengusaha akan dipertemukan dengan dinas-dinas terkait dalam perizinan itu. Cuma perlu satu pertemuan untuk satu paket perizinan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Muhammad Fikser mengatakan, digitalisasi berimbas pada penyebaran pegawai. Tenaga manusia tergantikan oleh teknologi. ”Masing-masing kelurahan dapat tambahan 30 staf,” ujar mantan kepala bagian humas itu.

Mutasi itu dilakukan dari dinas dan badan yang kini makin ramping. Penguatan kelurahan tesebut diharapkan bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

Fikser melihat ada hikmah di balik pandemi. Penggunaan teknologi yang selama ini sulit terlaksana bisa terdorong secara otomatis gara-gara kondisi. ”Mau tidak mau semua harus beradaptasi,” kata pria asal Papua itu. (Mohammad Nur Khotib/Salman Muhiddin)

Sumber: