Command Center 112 Aktif (Lagi)

WAKIL Wali Kota Surabaya Armudji marah-marah awal Desember lalu. Command Center 112 Surabaya ternyata tidak lagi menangani laporan warga yang sakit. Nomor puskesmas juga sulit dihubungi.

Keluhan itu muncul lagi. Kini datang dari kolega Armudji: Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno. Ia kesulitan untuk mengakses 112 dan puskesmas sampai saudaranya meninggal dunia.

”Aku yang anggota dewan saja sulit. Apalagi, masyarakat awam yang kurang ngerti alur pelayanan,” tegas politikus PDIP itu saat rapat dengan dinas kesehatan di Komisi D DPRD Surabaya.

Anas yang bukan anggota komisi D ikut dalam rapat karena kasusnya dianggap paling besar.

Ia juga mempertanyakan mengapa 112 tidak lagi melayani laporan warga yang sakit. Padahal, gebrakan yang dimulai di era Wali Kota Tri Rismaharini itu sangat mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

Politikus PAN Juliana Evawati yang duduk di samping Anas punya keluhan sama. Masyarakat melaporkan bahwa pelayanan puskesmas dan 112 menurun belakangan ini. ”Nomor telepon puskesmas yang disebar itu tidak bisa dihubungi,” sebut Jeje, panggilan akrab Juliana.

Politikus Demokrat Herlina Harsono Njoto juga sudah mencoba sendiri menghubungi 112. Berkali-kali dicoba, tapi tidak tersambung. ”Sampai 12 kali tetap tidak bisa,” tegas anggota badan anggaran itu.

Dia menginginkan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya di internal dinas kesehatan, tapi juga ke dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).

Jika jumlah petugas puskesmas kurang karena harus mengejar vaksinasi, tenaga kesehatan harus ditambah. Begitu pula dengan petugas 112.

Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dr Sri Setyani meminta maaf atas kejadian yang menimpa mendiang keluarga Anas Karno. Seharusnya ada evaluasi setiap tiga tahun di puskesmas. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena dinkes berjibaku habis-habisan dengan pandemi. ”Akan ada banyak evaluasi untuk 2022,” ujarnya.

DPRD juga meminta kepala puskesmas dirotasi. Ada yang sampai 10 tahun di tempat yang sama. Sri melihat kondisi itu memang tidak ideal. Seharusnya kepala puskesmas harus dirotasi setiap lima tahun sekali.

Terkait laporan darurat, masyarakat diminta kembali memakai layanan 112. Handphone operator puskesmas sudah dikembalikan ke bagian perlengkapan pemkot. Petugas 112 akan menghubungkan laporan itu dengan HT yang tersedia di seluruh puskesmas. (Salman Muhiddin)

Sumber: