Peluncuran Badan Pengelola Investasi BP Danantara Ditunda, Tunggu Arahan Presiden

HARIAN DISWAY - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024, batal dilakukan.

Pembatalan iTU disebabkan oleh permintaan revisi undang-undang dan peraturan terkait dari Presiden Prabowo Subianto yang baru akan kembali dari kunjungan kerja luar negeri pada akhir bulan ini.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara),Muliaman Darmansyah Hadad mengonfirmasi pembatalan peluncuran tersebut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024.

Menurutnya, ia akan menunggu arahan peresmian Danantara usai Prabowo kembali dari kunjungan kerja ke luar negeri pada 8-23 November 2024 mendatang.

"Iya, tunggu presiden kembali," kata Muliaman di Istana Kepresidenan, Rabu, 6 November 2024.

BACA JUGA:Rapat Kabinet Paripurna, Prabowo Titip Hal Ini Selama Dirinya Kunker ke Luar Negeri

BACA JUGA:Prabowo Peringatkan Anggota Kabinet Jangan Main-Main Dengan Judi Online

Muliaman menjelaskan mundurnya agenda peresmian tersebut karena permintaan Prabowo kepada Danantara untuk menyiapkan sejumlah revisi undang-undang.

Muliaman tidak menjelaskan detail permintaan prabowo tersebut, namun ia  menyampaikan agar ada revisi perubahan pada Peraturan Pemerintah dan Perpres.

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," katanya.

Muliaman menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh persiapan terkait peluncuran BP Danantara dilakukan dengan baik agar peluncuran tersebut dapat berlangsung dengan lancar setelah Presiden kembali. 

BACA JUGA:Prabowo Melawat ke Luar Negeri Besok, Titip Pesan kepada Gibran: Jangan Sungkan-Sungkan

BACA JUGA:Prabowo Ucapkan Selamat ke Trump, Berharap Akan Perdamaian dan Stabilitas Dunia

Dengan pembentukan BP Danantara, pemerintah berharap dapat menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan mandiri, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi. (*)

Sumber: