UMKM Jatim Sumbang 62 Persen PDB

Namun, peluang pasar itu masih belum bisa dimaksimalkan oleh UMKM. Dari total transaksi itu, produk UMKM hanya mendapat bagian 7 persen saja. Sisanya dikuasai barang-barang impor. Pada 2021 sedikit meningkat. Produk UMKM mampu menyerap 10 persen dari total transaksi online di Indonesia sebesar Rp 395 triliun.

Artinya, digitalisasi UMKM masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Transformasi digital harus dimasifkan. Hingga menyentuh usaha-usaha kecil di berbagai daerah. Tidak hanya berpusat pada usaha-usaha di perkotaan saja.

”Transformasi digital terkesan elitis dan tidak merakyat,” jelas Adik. Itu bisa dibuktikan dengan belum meratanya akses internet. Masih banyak daerah yang blank spot. Ia akan mendesak pemda agar mengadakan fiber optik secara mandiri di masing-masing daerah. Poin itu harus masuk ke perencanaan APBD.

Selain itu, dukungan dana dari perbankan yang rendah juga menjadi persoalan. UMKM hanya mampu menyerap kredit perbankan sebesar 20 persen. Ia berharap tahun ini perbankan bisa memberi jatah lebih banyak. ”Itu masih timpang mengingat kontribusi 4 juta lebih unit UMKM di Jatim kan besar,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar para pengusaha fokus untuk menyiapkan produk industri halal. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak. Itu bakal menjadi peluang sangat besar bagi Jawa Timur.

”Kita ingin Jatim terdepan dalam hal itu. Apalagi sekarang kita punya Kawasan Industri Halal di Sidoarjo,” katanyi. Misalnya juga dengan pengembangan  program One Pesantren One produk (OPOP). Saat ini, jumlah produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren di Jatim cukup banyak. Mencapai lebih dari 550 produk unggulan.

Produk tersebut juga telah dikerjasamakan dengan Rumah Kurasi Kadin Jatim. Yakni untuk menyeleksi kualitas produk. Sehingga bisa layak dipasarkan secara global. Atau masih di pasar lokal dan regional.  (Mohamad Nur Khotib)

 

Sumber: