Tiga Daerah Belum Boleh PTM 100 Persen

SUDAH dua pekan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) SMA/SMK/SLB di Jawa Timur berlangsung. Diawali dengan 24 kabupaten/kota yang boleh menggelar PTM secara 100 persen. Kini hanya tersisa tiga daerah yang belum bisa menyusul.

Mereka adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Sebab, cakupan vaksinasi lansia di tiga kabupaten itu masih di bawah 50 persen. Masing-masing masih 42,86 persen, 48,40 persen, dan 49,67 persen.

Ketentuan pelaksanaan PTM memang dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, PTM 100 persen. Artinya, mengizinkan maksimal 6 jam pelajaran di sekolah. Ada dua syarat. Yakni, cakupan vaksinasi dosis kedua pada guru dan tenaga kependidikan (GTK) harus sudah di atas 80 persen. Syarat lainnya ialah capaian vaksin dosis kedua para lansia di wilayah tersebut harus di atas 50 persen.

Kategori kedua, PTM yang digelar dengan dua sif. Setiap sif berkapasitas 50 persen dengan maksimal 6 jam pelajaran. Yakni, ditujukan bagi sekolah dengan capaian vaksin dosis kedua GTK 50–80 persen. Dan vaksinasi lansia 40–50 persen di kota/kabupaten tersebut.

Kategori ketiga, sekolah yang capaian vaksin dosis kedua GTK di bawah 50 persen. Juga, vaksinasi lansia di bawah 40 persen. Maka, PTM dilakukan sif seperti kategori kedua. Namun, durasi pembelajaran maksimal 4 jam pelajaran.

Lalu, bagaimana evaluasi uji coba PTM tersebut?

Anggota Dewan Pendidikan Jatim M. Isa Anshori menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu, tentang kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes). Terutama jelang siswa pulang sekolah.

Banyak siswa SMA yang masih bergerombol di pinggir jalan saat pulang. Baik siswa yang dijemput maupun yang membawa kendaraan pribadi. Juga, masih ditemui para siswa yang nongkrong bareng dan mengabaikan prokes. ”Karena mereka ketemu teman akhirnya cangkrukan dan berkerumun,” jelasnya.

Isa menyarankan agar hal itu diawasi langsung oleh aparat dan satgas Covid-19 pemerintah. Pihak sekolah juga bisa ikut mengatur waktu dan teknis kepulangan para siswa. Tujuannya, risiko penularan Covid-19 bisa diminimalkan.

Perlu dicontoh pelaksanaan PTM di SD dan SMP yang sangat hati-hati. Misalnya, di SDN Tanah Kalikedinding, Kenjeran. Satgas Covid-19 sekolah menunggui setiap anak yang kepulangannya dijemput orang tua. ”Itu juga terjadi di beberapa SMP di Surabaya. Mereka sangat berhati-hati. Itu baik sekali,” ungkapnya.

Namun, imbuh Isa, secara keseluruhan uji coba pelaksanaan PTM masih berlangsung dengan baik. Ia berharap agar ketertiban terhadap prokes terus dipertahankan. Sistem yang sudah ada harus dijalankan dengan maksimal. ”Sebaiknya dipertahankan dulu hingga aman. Baru nanti jam pelajaran bisa ditambah dan kembali normal,” ungkapnya.

Kepala Sekolah SMP 6 Surabaya Ahmad Syaroni (kiri) menerangkan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kepada

anggota Komisi D DPRD Surabaya di SMP 6 (1/9). (Eko Suswantoro)

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menyatakan bahwa tidak perlu terlalu khawatir dengan PTM SMA/SMK. Sebab, para siswa sudah sangat mandiri. Mereka mengerti apa yang baik dan buruk.

“Termasuk prokes, saya kira mereka sudah dewasa. Mudah disiplin karena toh sudah terbiasa dua tahun ini,” katanyi. Dengan catatan, satgas Covid-19 di daerah ikut memantau agar semua tetap waspada. Percepatan vaksinasi juga harus terus digenjot.

Menurutnyi, pelaksanaan PTM itu sangat mendesak bagi para siswa. Menyangkut kebutuhan belajar mereka. Ada target kompetensi yang susah dicapai ketika dilakukan pembelajaran daring.

Sumber: