Transisi Energi Ramah Lingkungan Butuh Rp 7.500 Triliun, Uangnya Dari Mana?

JAKARTA, HARIAN DISWAY - PT PLN berkomitmen menjalankan transisi energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Cuma, anggaran investasinya mencapai Rp 7.500 triliun. Duitnya dari mana?

"Karena seluruh upaya kami juga akan berdampak langsung pada dunia. Misalkan saja, emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang. Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu dukungan," ujar Dirut PLN Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Juli 2022.

Dukungan yang dimaksud adalah pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. Setidaknya PLN membutuhkan investasi hingga USD 500 miliar atau Rp 7.500 triliun.

Transisi energi itu direalisasikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030. PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6% dari target penambahan pembangkit baru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan PLN adalah pemain utama dalam menjalankan transisi energi.

Kinerja PLN sangat menentukan program mobil listrik nasional. Momentumnya adalah tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PLN perlu menambah lebih banyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Juga mempermudah pemasangan charging station skala rumah.

"PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi. PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik," ujar Luky.

Pemerintah Indonesia kata dia sangat terbuka atas skema kerja sama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema Blended Finance yang mampu menjadi win-win solution dari sisi investasi.

"Blended Finance jadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Saya yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. Maka perlu kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut," ujar Luky.

Pembiayaan dilakukan dengan skema blended finance. Pemerintah mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek. Yakni melalui, anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.

Sudah ada yang berminat: Asian Development Bank (ADB). Bank Pembangunan Asia itu didirikan pada 1966. Jumlah anggotanya ada 67 negara dengan 48 di antaranya merupakan negara dalam kawasan Asia-Pasifik.

Mereka mengajak semua pihak untuk bisa membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon itu. ADB yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek energi bersih mengaku tak lagi ragu atas komitmen Indonesia.

"Kami sudah sejak lama membantu Indonesia dalam proyek energi bersih. Kami tentu saja akan selalu mendukung Indonesia. Kami mengajak semua pihak mempunyai semangat yang sama untuk menjawab kebutuhan Indonesia," ujar Vice President for East Asia, Asian Development Bank, Ahmed Saeed.

Komitmen ADB terwujud dalam pembiayaan proyek kelistrikan PLN sebesar USD 600 juta yang sudah disepakati Mei 2022 lalu. Berarti, selisih invesatasi yang harus dicari mencapai USD 499,4 miliar. Masih kurang banyak. (*)

Sumber: