Dana Cadangan Pilgub Rp 600 Miliar

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Biaya pilgub 2024–2029 sudah tertuang di raperda dana cadangan. DPRD Jawa Timur minta anggaran pilgub Rp 600 miliar itu dijabarkan. Mengingat, jumlah tersebut akan dianggarkan pada dana cadangan APBD 2022 dan APBD 2023.

Porsi anggaran di APBD tahun ini sebesar Rp 300 miliar. Kemudian, di APBD tahun depan juga dianggarkan dengan jumlah yang sama. Namun, hal itu dianggap belum punya asumsi dasar yang jelas, terutama terkait sumber dana tersebut. 

Selain itu, besaran anggaran itu perlu dikaji. Mengingat, pelaksanaan pilgub tersebut bisa dijalankan berbarengan dengan pilkada sehingga bisa lebih efisien. Menghemat anggaran.

Seluruh kritik dan masukan tersebut langsung ditanggapi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sayang, Khofifah tidak bisa hadir. Tanggapannyi disampaikan melalui Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri rapat paripurna, Senin, 8 Agustus 2022.

Ia optimistis penganggaran lain tidak akan terganggu. Sebab, anggaran yang digedok telah dihitung secara terperinci. ”Tidak ada refocusing anggaran,” tegasnya. 

Pembagian pos itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sedangkan sisa dari anggaran yang dibutuhkan akan dianggarkan pada APBD 2024.

Apalagi, total anggaran pilgub 2024 yang saat ini dicantumkan telah mengalami revisi dari perencanaan awal. Semula, anggaran yang diusulkan Rp 1,6 triliun. Namun, berkurang menjadi Rp 1,08 triliun setelah dilakukan verifikasi. Bisa diefisiensi atau rasionalisasi mencapai sekitar 35 persen.

Emil pun menegaskan bahwa dana cadangan yang dimasukkan ke perubahan APBD 2022 sebanyak Rp 300 miliar. APBD murni 2023 sebanyak Rp 300 miliar. Semuanya sudah dihitung rigid. 

Pemprov juga menyetujui sharing anggaran dengan kabupaten/kota untuk menekan biaya. Meski, hal tersebut masih perlu dijajaki. Pemprov Jatim bakal berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Yakni, untuk menghindari duplikasi anggaran. 

Ya, sharing anggaran disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim Masduki pada rapat paripurna sebelumnya. Juru bicara Fraksi PKB itu menilai sharing sangat diperlukan. Sebab, biaya pilgub bisa ditekan karena ada dukungan daerah. 

”Toh, pilkadanya juga berbarengan. Seharusnya tetap bisa,” terangnya. Ia juga masih menunggu perincian anggaran pilgub pada dana cadangan sebesar Rp 600 miliar itu. Agar bisa direvisi lagi. Dengan demikian, anggarannya tetap bisa dikurangi. (*)

Sumber: