Dipanggil MKD, Ketua IPW Jelaskan Dugaan Aliran Dana Sambo ke DPR

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap aliran dana dari Irjen Pol Ferdy Sambo agar kasus pembunuhannya tidak terungkap. Diduga muaranya sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Gara-gara pernyataan itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis, 24 Agustus 2022. 

Sebelumnya ia Teguh menyatakan kelompok Sambo sebagai geng. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan untuk menutup kasus tersebut. Diduga, uang tutup mulut itu mengalir ke berbagai institusi, termasuk DPR RI.

IPW juga menjelaskan perihal beredarnya konsorsium 303 yang libatkan Ferdy Sambo di dalamnya serta jajaran jenderal kepolisian. Menurut IPW, terdapat kelompok lain yang memanfaatkan momentum untuk mengambil alih kekuasaan saat terdapat permasalahan pada Ferdy Sambo.

Pernyataan kontroversial itu ditangkap oleh MKD. Sugeng menghadiri undangan mereka, Kamis, 25 Agustus 2022. Ia menyebutkan bahwa kabar terkait aliran dana ke DPR telah diklarifikasi.

“Terkait adanya dana ke DPR dari Ferdy Sambo sebenarnya berawal dari sebuah wawancara dengan salah satu media, dimana mereka menanyakan tentang aliran dana tersebut,” jelas Sugeng.

“Dalam wawancara tersebut saya mengungkapkan bahwa itu adalah dugaan, jangan dibilang saya menuduh dan ternyata berita yang beredar berbeda,” tambahnya.

Ia berkali-kali menegaskan bahwa kabar aliran dana ke DPR itu baru dugaan. “Karena kami telah melakukan investigasi terkait pernyataan tersebut,” ucapnya.

IPW juga membuat klasifikasi pada 17 Agustus lalu. Mereka telah mendalami dugaan itu.  “Dan faktanya tidak ada aliran dana ke DPR dari Ferdy Sambo,” lanjutnya.

MKD juga telah bertemu dengan Menkopolkam yang juga ketua Kompolnas Mahfud MD. Mahfud menyampaikan bahwa Ferdy Sambo menskenariokan agar orang percaya terjadi tembak menembak dan ia dizalimi.

Sambo juga membuat prakonsi dan menghubungi beberapa orang. Termasuk anak buah Mahfud di Kompolnas. “Selain itu juga ada beberapa lagi orang anggota DPR, namun saya tidak sebut nama-nama yang di hubungi oleh Sambo,” jelasnya.

“Namun hal tersebut bukanlah pelanggaran, untuk itu mereka tidak bisa diadili, selain itu masalahnya ini telah selesai benar,” tambah Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, Sambo juga menghubingi Komnas HAM, serta beberapa pemimpin redaksi media. Namun upaya itu gagal karena banyak sekali kejanggalan yang ditemukan. (*)

Sumber: