Jokowi Sindir Menteri Sibuk Jadi Capres

TIDAK ada yang salah dengan para menteri yang saat ini sibuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Sebentar lagi masuk tahun politik. Sebagian menteri ngebet jadi presiden. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru menyebut bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Presiden Joko Widodo merespons putusan MK tersebut. ”Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan,” ujar Jokowi dalam keterangannya wartawan setelah pembukaan Indo Defence 2022 Expo & Forum, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu 2 November 2022.

Tentu Jokowi tidak ingin kesibukan para menteri untuk menjadi calon presiden (capres) tidak mengganggu pekerjaan di kabinet. ”Kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak,” ungkapnya.

Siapa saja menteri dan pejabat setingkat menteri yang berjuang jadi capres? Ada tiga menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Untuk pejabat setingkat menteri di bawah presiden ada Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa. 

Yang menarik, pernyataan Jokowi itu disampaikan pada pameran industri pertahanan, Indo Defence 2022 Expo & Forum, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Ada Prabowo dan Andhika di dekat presiden saat itu. 

Prabowo mungkin yang paling kena getahnya. Bukan hanya karena dinilai sibuk kampanye. Tapi borok anggaran Kementerian Pertahanan juga dibahas Jokowi di forum yang sama. Ada anggaran Rp 531,96 miliar menjadi temuan BPK.

Separo dari anggaran itu yaitu sekitar Rp235,25 miliar, digunakan untuk kegiatan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad). Barang-barang itu sudah didistribusikan ke tiga Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksana kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad.

Persoalannya, barang-barang itu tidak tercatat sebagai aset. Pencatatan tidak bisa dilakukan karena sebagian barang didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran.

Prabowo merespons melalui juru bicaranya Dahnil Anzar Simanjuntak. "Menhan sudah memerintahkan pihak Kemhan untuk menindaklanjuti dan memperbaiki temuan administratif tersebut, dan sudah disampaikan kepada BPK langsung," kata Dahnil kepada CNN. (*)

 

 

Sumber: