Panglima TNI Baru Diminta Percepat Peremajaan Alutsista

JAKARTA, HARIAN DISWAY - DPR sudah menyetujui usulan Presiden Jokowi untuk mengangkat KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun 21 Desember 2022. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-12 masa sidang II Tahun 2022-2023 di gedung DPR, Selasa, 13 Desember 2022.

Nama Yudo selanjutnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik dan resmi bertugas mulai Januari 2023. Masa kepemimpinan Yudo bakal sama dengan masa kepemimpinan Andika. Kurang dari satu tahun. Yudo akan mengakhiri jabatan sebagai panglima pada November 2023 nanti. 

Ada fokus utama yang dikerjakan nanti. Yudo memprioritaskan peningkatan kapasitas TNI. Baik personel TNI maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Karena itu modal dasar pembangunan TNI,” ujar Yudo.

Hal itu sejalan dengan sorotan Komisi I DPR tentang banyak alutsista yang sudah usang. Butuh peremajaan dalam waktu dekat. “Selama ini beliau mendukung langkah-langkah menteri Pertahanan untuk penyediaan alutsista,” kata anggota Komisi I Yan Permenas Mandenas.

Komisi I pun meminta pembaruan alutsista dipercepat. Terutama kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, kendaraan tempur darat, dan kapal patroli. Mulai jarak 14 mil hingga 22 mil.

Menurut Yan, banyak wilayah-wilayah operasi di Indonesia yang harus ditempuh dengan kendaraan yang memadai. Khususnya wilayah yang infrastrukturnya masih belum bagus seperti di Papua.

Anggota Komisi I yang lain, Tubagus Hasanuddin, berpendapat serupa. Bahwa pengadaan alutsista baru itu tinggal dijalankan. Sebab, pengajuannya sudah dilakukan oleh Andika. “Nah, Pak Yudo ini nanti tinggal menerima saja. Karena anggaran 2023 sudah direncanakan oleh Jenderal Andika tahun ini,” ungkapnya. 

KSAL Laksamana Yudo Margono bersalam komando dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan anggota komisi I DPR Helmy Faishal Zaini.-Foto: DPR RI-

Awal tahun nanti, TNI bakal kedatangan enam jet tempur Rafale buatan Prancis. Menyusul 36 unit lainnya secara bertahap. Sebanyak 42 unit jet Rafale itu dipesan sejak Februari lalu. Total menghabiskan USD 1,8 miliar.

Alutsista memang tidak termasuk dalam prioritas belanja pemerintah dalam APBN 2023. Namun, belanja pertahanan tetap mendapatkan porsi yang besar senilai Rp 134 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen yang dialokasikan untuk pengadaan senjata.

Belum lagi alokasi belanja Kementerian Pertahanan senilai Rp 22 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sekitar USD 7 miliar hingga USD 8 miliar. 

 “Tapi, juga harus tetap fokus pada dua PR utama,” lanjut Hasan. Pertama, soal citra TNI di mata publik. Itu menyangkut kedisiplinan para prajurit yang cenderung merosot dalam kurun tiga tahun terakhir.

Politikus PDIP itu pun menyebut sejumlah kasus pidana yang melibatkan para prajurit TNI. Bahkan dilakukan oleh anggota berpangkat tinggi. Ada pembunuhan yang dilakukan seorang kolonel. Ada seorang mayor dan dua letkol yang memerkosa polwan. 

Termasuk yang dibeber Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Sejak Oktober 2021-September 2022, tercatat 65 peradilan militer yang menghadirkan 152 terdakwa. Jenis kasusnya didominasi oleh penganiayaan.

Sumber: