Dugaan Intimidasi Terhadap KPUD, ICW : “Kami Mengantongi Bukti-Bukti”

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyebutkan adanya dugaan perlakuan intimidasi Komisioner KPU RI terhadap KPUD Provinsi Kabupaten/Kota.

 

Adapun dugaan perlakuan intimidasi tersebut untuk meloloskan partai politik tertentu saat melakukan tahapan verifikasi faktual. 

 

Saat itu, pihaknya membuka pos pengaduan untuk masyarakat agar bisa mengadukan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU.

 

"Melihat lebih lanjut terkait dengan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik, sebagaimana yang diketahui kami membuka pos pengaduan terhadap seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada anggota KPU untuk melaporkan kepada kami," kata Kurnia, kepada Disway.id, Senin, 22 Desember 2022.

 

"Apabila ada menemukan bukti berkaitan dengan proses verifikasi faktual parpol, yang kami temukan, kami dapatkan, yang kami dengar praktik kecurangan itu sangat terstruktur dan masif terjadi hampir di setiap wilayah di Indonesia," imbuhnya.

 

Kurnia mengaku pihak telah mengantongi bukti-bukti atas dugaan intimidasi tersebut. Tidak hanya itu, mereka pun juga telah menempuh jalur hukum yang sesuai dengan jalur penegakan etik DKPP.

 

Menurut Kurnia, proses pengaduan di DKPP ini perlu dilakukan pengawalan agar para informan yang telah melapor, keamanannya bisa terjamin oleh pihak LPSK. 

 

"Proses di DKPP ini perlu dikawal betul sehingga keamanan dari para informan yang sudah melaporkan kepada kami dapat terjamin," kata Kurnia Ramadhana. 

"Tentu kami tidak bisa sampaikan siapa nama-nama yang mendapatkan intimidasi, dari daerah mana, karena mengingat intimidasi itu adalah salah satu bentuk yang sedang kami upayakan di LPSK," tambahnya.

Untuk itu, Kurnia yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak DKPP untuk mendalami kasus tersebut. (*)

Sumber: disway.id