Khofifah Berharap pada Koperasi dan UMKM, Siapkan Subsidi Bunga Kredit

SURABAYA, HARIAN DISWAY- UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) dan koperasi merupakan salah satu penyangga utama perekonomian Jatim di masa pemulihan pascapandemi Covid-19. Karena itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong pertumbuhan keduanya. 

Karena itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga tersebut meluncurkan program kredit sejahtera (prokesra) melalui Bank UMKM Jatim. Itu merupakan program kredit murah. Suku bunganya hanya 3 persen. Padahal, seharusnya 12,15 persen. Artinya, selisih suku bunganya disubsidi Pemprov Jatim.

Dalam empat bulan terakhir, total kredit yang telah disalurkan Bank UMKM mencapai Rp 15,19 miliar. Jumlah debitur 1.792 pelaku usaha mikro.

”Semoga dengan adanya prokesra ini dapat membantu perputaran modal pelaku usaha mikro. Agar mereka tidak lagi meminjam ke rentenir berkedok pinjaman online,” tambahnyi.

Selain kredit lunak, Pemprov Jatim menekankan peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi. Yakni, dengan melakukan sertifikasi dan standardisasi.

Peningkatan kualitas itu, salah satunya, melalui sertifikasi dan standardisasi. Termasuk memberikan pendampingan pembuatan logo dan kemasan. Serta foto produk. Proses rebranding tersebut difasilitasi melalui Milenial Job Center (MJC).

Tahun lalu Pemprov Jatim mendapat bantuan berupa alat kemasan dari Bank Jatim dan BRI. Itu semua dari corporate social responsibility (CSR). ”Produk UMKM kita tidak kalah dengan produk yang ada di pasaran,” terangnya.

Selama 2022, pemerintah provinsi melalui dinas koperasi dan UKM telah memfasilitasi sertifikasi halal untuk 323 UMKM, sertifikasi HACCP (hazard analysis and critical control points) untuk 4 UMKM, dan sertifikasi SNI untuk 2 UMKM.

Termasuk memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Sebanyak 162 produk telah didaftarkan. Juga, membantu memfasilitasi uji laboratorium untuk 21 produk.

Dalam penerbitan sertifikasi halal, mereka berkolaborasi dengan Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Serta kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, sertifikasi halal itu pun dapat dipercepat.

Dari sisi legalitas, telah diterbitkan 28 akta notaris untuk penerbitan badan hukum koperasi. Serta, 1.600 UMKM yang telah didampingi untuk penerbitan NIB (nomor induk berusaha).

”Selama tahun 2022, sebanyak 3.411 orang telah mengikuti pelatihan melalui platform Sijawara+ (Sistem Informasi Pembelajaran dan Peningkatan Wawasan Perkoperasian) dan telah mendapatkan e-sertifikat,” bebernyi.

Termasuk memberikan edukasi melalui workshop digitalisasi pemasaran. Pemprov Jatim menggandeng beberapa platform marketplace e-commerce. Misalnya, Shopee, Tokopedia, Grab, Blibli, Gojek, dan Lazada.

”Tahun lalu juga kami telah melakukan pelatihan on-boarding di kampus UKM Shopee. Dengan sasaran mencapai 2 ribu pelaku UMKM,” beber mantan menteri sosial itu.

Sumber: